Nurdin Tegaskan Pengelolaan Anggaran Harus Tepat Sasaran

Kepri, Leader Nusantara – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menekankan bahwa, pengelolaan anggaran harus tepat sasaran dan berorientasi kepada masyarakat.

Penghargaan yang diraih dari setiap aktivitas pengelolaan anggaran hendaknya terus menjadi motivasi memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Nurdin, usai menerima penghargaan dari Kementerian PAN dan RB pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kabupaten dan Kota Wilayah I Tahun 2018 di Hotel Trans Luxury Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin (28/1).

“Predikat BB yang diraih saat ini, kita jadikan sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik, efektif dan efisien karena tantangan kedepan semakin berat,” kata Nurdin.

Pemprov Kepri mendapat nilai BB dari Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Predikat BB berarti sangat memuaskan. Untuk Wilayah I, Kepri mendapat nilai BB bersama Sumbar dan Sumsel.

Sementara predikat A diraih Jawa Barat. Aceh, Riau, Jambi, Babel, Bengkulu, dan Banten mendapat Predikat B. Sumut mendapat Predikat CC.

Orang nomor satu Kepri ini, berterima kasih kepada seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi Kepri mulai dari Wagub, Sekda, Kepala Barenlitbang, Inspektorat dan seluruh OPD atas kinerja yang maksimalnya sehingga memberikan hasil terbaik.

Dia berpesan agar anggaran dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pengetahuan keagamaan dan lainnya.

“Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kepri yang turut membantu dalam doa dan mengawasi kinerja pemerintah,” kata Nurdin.

Gubernur juga menekankan agar seluruh OPD untuk mengurangi kegiatan seremonial. Terlebih yang tidak memberikan dampak maupun hasil bagi masyarakat.

Sekdaprov H TS Arif Fadillah yang juga hadir pada penghargaan itu bersyukur dengan predikat BB yang diraih Kepri. Predikat BB yang diraih Pemerintah Provinsi Kepri dalam evaluasi SAKIP berarti “Sangat Baik”.

“Predikat BB yang diraih Pemprov Kepri merupakan yang kedua kalinya, yakni pada tahun 2017 dan 2018. Kita akan terus memperbaiki untuk meraih hasil lebih baik lagi dan memuaskan sesuai dengan visi dan misi Pemprov Kepri dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” kata Arif.

Menurut Arif tujuan dari Apresiasi dan Evaluasi SAKIP adalah untuk melihat sasaran kinerja yang dilaksanakan. Dalam artian program yang disusun, direncanakan, dimonitoring & evaluasi serta mengukurnya sesuai dengan anggaran yang dibiayai dan hasil capaiannya

Hasil ini juga diikuti oleh Kabupaten Kota yang ada di Kepri. Untuk Karimun, Natuna dan Kota Tanjungpinang mendapat predikat BB. Bintan dan Kota Batam mendapat predikat B. Sedangkan Lingga dan Anambas mendapat peringkat CC

Dalam pada itu, MenPAN RB Syafruddin mengatakan, awal tahun 2019 merupakan saat yang tepat memulai kinerja kearah lebih baik. Pemda diminta untuk lebih efisien dan inovatif sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat akan program pemerintah.

“Proses kinerja ini hendaknya tidak berbelit dan terlalu banyak aturan sehingga dengan mudahnya pengurusan menjadikan lebih efektif dan akuntabel dalam mencapai suatu sasaran,” kata mantan Wakapolri ini.

Syafruddin menambahkan, melalui SAKIP, paradigma pelaksanaan program pemerintah bukan hanya terletak pada penyerapan anggaran saja akan tetapi sasaran yang dirasakan oleh masyarakat. Karena program tersebut sangat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan.

“Sudah saatnya bukan hanya bekerja membuat laporan, akan tetapi inovasi dan kretif dalam bekerja dalam memberikan manfaat serta efisiensi dan efektif,” kata Syafruddin.

Menurut Syafruddin, sasaran SAKIP yakni menyederhanakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sementara laporan keuangan tetap terpisah. Evaluasi bukan hanya sebagai ajang kompetisi akan tetapi merupakan wujud asistensi atas perubahan dalam penerapan SAKIP yang dilaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan capaian target, manfaat yang dirasakan masyarakat dan peningkatan kesejahteran

“Kurangnya penerapan SAKIP mengakibatkan kebocoran anggaran yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jika efisiensi anggaran bisa dilakukan dengan baik maka pembangunan infrastruktur terus meningkat dan berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Syafruddin.