Hakim PN Tanjungpinang Tegur Hai Seng, Wajib Bayar Rp10,82 Miliar kepada Arbain dalam Sidang Aanmaning

TANJUNGPINANG (leadernusantara.com) — Setelah perjalan panjang yang melelahkan perkara perdata (aanmaning) antara pemohon dan termohon akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang memberikan teguran resmi kepada Hai Seng dan Hendy Bkry Agustino selaku termohon.agar melaksanakan kewajiban pembayaran sebesar Rp10.824.035.000 kepada pemohon (Arbain,) atas sengketa jual beli tanah dan bangunan pabrik PT Busana Insan Sejahtera (BIS) di Jalan Rawa Sari, Tanjungpinang.

Teguran itu disampaikan Ketua PN Tanjungpinang, Ali Sobirin, S.H., M.H., pada pesidangan anmaninh bertindak sebagai hakim tunggal di PN Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026). Sidang dihadiri Arbain selaku pemohon eksekusi dan kuasa hukum pihak termohon.

Dalam persidangan, Ali Sobirin memberikan waktu delapan hari kepada pihak termohon untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung.

Apabila teguran tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, Arbain selaku pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap harta kekayaan milik termohon sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Ali Sobirin menegaskan, pelaksanaan eksekusi merupakan tindak lanjut atas putusan PK Mahkamah Agung Nomor 503/PK/Pdt/2026. Karena itu, dalam tahapan anmaning, pengadilan tidak lagi memeriksa atau menilai ulang materi pokok perkara.

“Putusan ini wajib hukumnya. Termohon wajib menaati amar putusan tersebut. Oleh karena itu, teguran ini disampaikan kepada pihak termohon agar melaksanakan putusan,” tegas Ali Sobirin dalam persidangan.

Ia juga menekankan, apabila dalam tenggang waktu delapan hari kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pemohon dapat mengajukan permohonan sita eksekusi atas harta benda milik termohon ke PN Tanjungpinang.

“Apabila dalam waktu delapan hari setelah aanmaning ini tidak dilaksanakan, pemohon dapat mengajukan permohonan sita eksekusi terkait harta benda milik termohon ke PN Tanjungpinang,” ujarnya.

Amar Putusan PK: Kewajiban Pembayaran Rp10,82 Miliar

Dalam amar putusan PK Mahkamah Agung, terdapat dua komponen pembayaran yang wajib dipenuhi pihak tergugat kepada penggugat.

Pertama, sisa kekurangan pembayaran jual beli sebesar Rp9.324.035.000. Kedua, uang penggantian kerugian atas barang-barang milik penggugat yang berada di dalam pabrik dan tidak dapat diambil maupun dijual sebesar Rp1.500.000.000.

Dengan demikian, total kewajiban pembayaran yang diperintahkan dalam putusan tersebut sebesar Rp10.824.035.000.

Putusan itu juga menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 6 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Hendy Bkry Agustino, S.E., S.H., M.Kn., selaku notaris dan PPAT Kota Tanjungpinang, sah dan mengikat secara hukum.

Selain itu, Mahkamah Agung menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut.

Kuasa Hukum Termohon Keberatan Melaksanakan Putusan

Di sisi lain, kuasa hukum termohon, Johan Munthe, menyatakan pihaknya menghormati permohonan eksekusi yang diajukan Arbain. Namun, ia menyampaikan keberatan untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela maupun paksaan.

Menurut Johan, keberatan itu didasarkan pada penilaian pihaknya terhadap substansi putusan PK Mahkamah Agung yang dinilai membingungkan, terutama berkaitan dengan objek sengketa dalam Akta Nomor 15.

“Dengan pertimbangan putusan PK sangat membingungkan kami. Pada objek sengketa di Akta Nomor 15 yang dibuat turut tergugat dinyatakan sah dan mengikat,” ujarnya singkat.

Pernyataan tersebut menjadi sikap pihak termohon dalam persidangan aanmaning. Sementara itu, pelaksanaan putusan tetap mengacu pada amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Manajemen PT BIS Ungkap Kronologi Sengketa

Di luar persidangan, perwakilan manajemen PT BIS di Tanjungpinang, Felix, menjelaskan bahwa sengketa bermula dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang menurut pihaknya tidak diselesaikan sesuai kewajiban pembayaran.

“Termohon mengaku sudah lunas, padahal terbukti belum. Pabrik dikuasai, tetapi kewajiban pembayaran tidak dipenuhi,” ungkap Felix.

Menurutnya, dalam penyelesaian persoalan tersebut, pihak PT BIS menginginkan agar kewajiban pembayaran dilunasi sesuai putusan pengadilan. Jika tidak, pihak pemohon akan menempuh langkah hukum berupa permohonan sita eksekusi terhadap aset termohon.

Felix juga menyoroti kondisi fisik pabrik yang disebut mengalami perubahan setelah berada dalam penguasaan pihak lain.

Sejumlah fasilitas, mulai dari mesin operasional, pakaian, peralatan elektronik kantor hingga perlengkapan gudang, dilaporkan hilang atau mengalami kerusakan.

Namun, kondisi dan tanggung jawab atas barang-barang tersebut tetap menjadi bagian yang harus dilihat berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Arbain Apresiasi Jalannya Persidangan

Sementara itu, Arbain selaku pemohon eksekusi menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim atas terlaksananya sidang aanmaning tersebut.

Saat dimintai tanggapan oleh hakim, Arbain tidak memberikan pernyataan panjang. Ia hanya menyampaikan ucapan terima kasih atas proses persidangan yang telah berlangsung.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim atas terlaksananya sidang kali ini,” ujar Arbain.

Sidang aanmaning ini menjadi tahapan penting dalam proses pelaksanaan putusan PK Mahkamah Agung. Selanjutnya, pihak termohon memiliki tenggang waktu delapan hari untuk memenuhi kewajiban pembayaran sebelum pemohon menempuh tahapan eksekusi berikutnya sesuai mekanisme hukum. (leader)