DPRD Minta Provinsi Kepri Jadi Prioritas Pembangunan Wilayah 3T

Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho berjabat tangan dengan pejabat Bappenas

Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho bersama anggota dalam pertemuan dengan Bappenas

Pertemuan Komisi III DPRD Kepri dengan Bappenas

Pertemuan Komisi III DPRD Kepri dengan Bappenas

Pertemuan Komisi III DPRD Kepri dengan Bappenas

Pertemuan Komisi III DPRD Kepri dengan Bappenas

Rombongan Komisi III DPRD Kepri berfoto bersama dalam kunjungan konsultasi ke Bappenas

JAKARTA, LEADERNUSANTARA.COM – Komisi III DPRD Kepri yang membidangi masalah pembangunan melaksanakan konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta 13-15 Februari 2019. Dalam konsultasinya Komisi III yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Widiastadi Nugroho meminta agar pemerintah pusat agar lebih fokus dan memperhatikan Provinsi Kepulauan Riau.

“Provinsi kita ini adalah wilayah terdepan yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga,” kata Widiastadi.

Menurutnya saat ini pemerintah pusat dirasa belum optimal dalam melakukan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan yang tergolong wilayah terdepan, tertinggal dan terluar.

“Artinya kalau hanya mengandalkan APDB Kepri yang hanya Rp 3,5 triliun tidak akan bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan di Kepri,” terang Widiastadi. Ia mengatakan bahwa untuk membangun sebuah wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan membutuhkan dana yang cukup besar.

Anggota Komisi III Irwansyah mengatakan APDB Kepri sebesar Rp 3,5 triliun yang sebagian besar berasal dari dana perimbangan tersebut dirasa tidak cukup untuk menjangkau pembangunan di seluruh wilayah di Kepri.

“Dengan APBD kita tersebut kita tidak bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan, karena dalam membangun wilayah yang berkarakteristik kepulauan membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ungkap Irwansyah.

Irwansyah juga menegaskan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas agar Kepri dijadikan salah satu daerah prioritas dalam hal pembangunan wilayah 3T.

“Bagaimana caranya agar Kepri bisa mendapatkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur atau yang lain yang lebih besar dari pemerintah pusat,” pinta Irwansyah.

Anggota Komisi III Suryani mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat belum optimal dalam mengolah potensi yang ada di Kepri.

“Kalau pemerintah pusat bisa lebih optimal lagi dalam mengolah potensi di Kepri maka akan ada hasil yang lebih besar lagi karena memang Kepri memiliki potensi yang sangat besar,” kata Suryani

Suryani menambahkan agar pemerintah pusat memiliki konsep khusus dalam melakukan pembangunan di wilayah Kepri mengingat Kepri yang wilayahnya terdiri dari 96 % laut dan merupakan wilayah 3T.

Menanggapi hal tersebut Direktur Pendanaan Bappenas Erwin mengatakan ABPD Kepri sebesar Rp 3,5 triliun memang dirasa sangat kecil dilihat wilayah Kepri yang sangat luas dan merupakan daerah kepulauan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bisa lebih mengoptimalkan lagi anggarannya.

“Provinsi jangan lupa di Kepri ada BP Batam yang memiliki anggaran sebesar Rp 1,8 triliun tiap tahunnya, nah dari sana provinsi bisa mengoptimalkan pembangunan terkhusus untuk wilayah Batam,” ungkap Erwin.

Bapennas melihat potensi di Kepri tidak hanya dari sektor laut saja melainkan ada sektor pariwisata yang memang sampai saat ini belum optimal dalam pengembangannya. Erwin mengaku memang dalam mendukung sektor pariwisata tersebut membutuhkan infrastruktur yang memadai.

“Seperti di Lagoi, pemerintah provinsi bisa menggandeng swasta dalam membangun sektor pariwisata di daerah lainnya di Kepri. Nanti pemerintah pusat mendukung pembangunan infrastrukturnya seperti jalan akses dan lain-lain,” terang Erwin.

Dalam konsultasi tersebut hadir anggota Komisi III Widiastadi Nugroho, Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Alex Guspeneldi, Suryani, Saproni, Sahmadin Sinaga, Irwansyah dan Asep Nurdin.

Foto: Humas DPRD Kepri
Narasi: Redaksi