Kepri (Leadernusantara.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulaua Riau (Kepri) gelar Rapat Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad SE.MM. Pada 7 November 2022, di Ruangan Rapat utama Kantor DPRD Provinsi Kepri di Dompak Tanjungpinang.
Pada Rapat Ranperda tersebut dipimpin Langsung Oleh ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, dihadiri oleh Gubernur Kepri serta seluruh Fraksi-fraksi dan para Anggota DPRD, juga terlihat SKPD Pemprov Kepri dan FKPD Organisasi Partikal yang berkantor di daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam rapat Aggota DPRD tersebut dihujani intruk dari para Praksi dan anggota DPRD pada akhirnya dapat berjalan dengan baik sesuai semestinya, kemudian sidang dilanjutkan oleh ketua DPRD Jumaga Nadeak dalam mendengarkan penyampaian Nota Nato keuangan Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2023.
Gubernur Ansar menyebutkan dalam pidatonya Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau, tahun anggaran 2023, sebesar Rp 4.111.156.203.263,00. Jika dibandingkan dengan anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.870.323.080.509,00, pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebesar Rp630.833.122.754,00 atau naik 15,34 persen, jelasnya.
Menurut Ansar, Adapun plafon anggaran untuk masing-masing kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan di APBD Kepri Tahun Anggaran 2023, jika Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.995.495.041.708,00.
Jumlah tersebut meningkat sebesar 14,80 persen dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun 2022 atau meningkat Rp515.171.961.199,00, jika dibandingkan target pendapatan daerah pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp3.480.323.080.509,00.
Sedangkan untuk Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.111.156.203.263,00, jika dibandingkan dengan anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.870.323.080.509,00, maka terdapat peningkatan sebesar Rp 630.833.122.754,00 atau naik 15,34 persen.
“Peningkatan 15,34 persen tersebut pada pendapatan dan belanja daerah ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Ansar.
Dalam mengejar pembangunan di Kepulauan Riau pada Tahun 2023, dikatakan Gubernur Ansar, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memprioritaskan tiga hal, diantaranya Optimalisasi potensi perekonomian daerah, Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Pembangunan SDM yang Berkualitas dan Berbudaya.
Mengusung tema dalam pembangunan Tahun 2023, yaitu: “Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional”.
Ketiga prioritas pembangunan daerah tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan berbagai program dan kegiatan, diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan, kata Ansar.
Dalam pelaksanaan prioritas tersebut, Pemprov Kepri telah menganggarkan belanja yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, yang lazim disebut Mandatory Spending, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 84 Tahun 2022, Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.
Akselerasi pertumbuhan utamanya didorong oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor komoditas utama yaitu produk mesin/peralatan listrik yang terus mengalami akselerasi, sektor pariwisata seperti (LU Akmamin, Transportasi, Perdagangan.
Hal itu disebabkan oleh meningkatnya kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, didorong oleh faktor low base effect akibat outbreak COVID-19 varian delta, pada triwulan III 2021, urai Ansar. Setelah penyampaian ranperda tersebut, sidang di tutup oleh Pimpinan sidang Jumaga Nadeak.
Penyerahan MoU Nota Ranperda, diserahkan langsung Oleg Gubernur kepada ketua DPRD didampingingi Wakil Ketua I dan II diakhiri foto bersama. (Leader)
Discussion about this post