Rp248,3 Juta untuk Rehabilitasi SMAN 1 Kayu Tanam, Progres dan Mutu Pekerjaan Jadi Sorotan

KAYU TANAM, PADANG PARIAMAN — LeaderNusantara.com — Proyek rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, senilai Rp248.339.000 perlu mendapat penjelasan terbuka terkait progres pelaksanaan, kualitas hasil pekerjaan, dan pengawasan penggunaan anggaran. Memasuki 29 Oktober 2026, status penyelesaian proyek tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan melalui dokumen kontrak dan kondisi aktual di lapangan.

Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 itu dilaksanakan oleh CV Kajang Padati Kontraktor. Proyek tersebut mengacu pada kontrak Nomor 11001945/SPK/SMA/SARPRAS-2026 tertanggal 27 Agustus 2026, dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender.

Dengan nilai kontrak hampir Rp250 juta, publik berhak memperoleh informasi mengenai kesesuaian antara anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, dan hasil rehabilitasi yang dikerjakan.

Progres Pekerjaan Harus Dijelaskan
Masa pelaksanaan 60 hari kalender menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa dalam proyek ini. Apabila penghitungan dimulai pada 27 Agustus 2026 dengan tanggal tersebut sebagai hari pertama, hari ke-60 jatuh pada 25 Oktober 2026.

Namun, penentuan batas waktu kontraktual tetap harus merujuk pada dokumen resmi, termasuk tanggal mulai efektif pekerjaan dan ketentuan apabila terdapat perubahan jadwal. Karena itu, status proyek per 29 Oktober 2026 perlu diperjelas.

Apakah pekerjaan telah rampung, masih berlangsung, atau mengalami perubahan jadwal?, Jika pekerjaan belum selesai, pihak terkait perlu menjelaskan progres fisik, kendala yang dihadapi, serta tindak lanjut berdasarkan ketentuan kontrak. Jika pekerjaan telah rampung, informasi mengenai pemeriksaan hasil dan serah terima juga penting untuk memastikan penyelesaian tidak hanya bersifat administratif.

Nilai Kontrak Bukan Sekadar Angka di Papan Proyek, Anggaran sebesar Rp248.339.000 harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pekerjaan yang sesuai dengan kontrak. Transparansi tidak cukup berhenti pada pencantuman nilai proyek, nama kontraktor, dan masa pelaksanaan.

Publik perlu memperoleh kejelasan mengenai rincian item pekerjaan, volume yang direalisasikan, spesifikasi material, serta standar teknis yang digunakan. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan sekolah.

Tanpa dokumen pendukung dan pemeriksaan lapangan, penilaian terhadap kewajaran hasil pekerjaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, keterbukaan informasi dari pihak pengelola kegiatan menjadi penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat.

Mutu Bangunan dan Pengawasan Perlu Dipastikan Rehabilitasi ruang kelas semestinya menghasilkan fasilitas belajar yang aman dan layak digunakan. Oleh sebab itu, pemeriksaan mutu harus mengacu pada lingkup pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, bukan semata-mata berdasarkan tampilan bangunan.

Aspek yang perlu diperiksa dapat meliputi kondisi atap, plafon, dinding, lantai, instalasi listrik, serta unsur keselamatan lainnya apabila termasuk dalam pekerjaan yang dikontrakkan.

Selain kualitas fisik, kejelasan pengawasan teknis juga penting. Publik perlu mengetahui pihak yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, mekanisme penilaian hasil pekerjaan, dan tindak lanjut apabila ditemukan ketidak ke sesuaian.

Apabila terdapat kekurangan, temuan harus didukung dokumentasi dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penilaian terhadap mutu pekerjaan tidak berhenti pada dugaan, tetapi bertumpu pada bukti.

Dinas Pendidikan Sumbar dan Kontraktor Perlu Buka Informasi

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, pihak SMAN 1 2X11 Kayu Tanam, CV Kajang Padati Kontraktor, serta pengawas teknis perlu memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek tersebut.

Setidaknya, terdapat lima hal yang membutuhkan kejelasan:

Apa saja rincian pekerjaan yang tercakup dalam kontrak Rp248.339.000?
Berapa progres fisik proyek per 29 Oktober 2026 dan bagaimana status penyelesaiannya?

Apakah terdapat perubahan jadwal atau ketentuan pelaksanaan dari kontrak awal?
Siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan teknis dan pemeriksaan mutu?

Apakah hasil pekerjaan telah diperiksa dan diserahterimakan, serta bagaimana tindak lanjut jika ditemukan kekurangan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar informasi mengenai proyek tidak hanya bersandar pada papan pengumuman, tetapi juga ditopang data pelaksanaan dan keterangan resmi.

Uang Negara Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Proyek rehabilitasi sekolah bukan sekadar kegiatan pembangunan fisik. Hasilnya berkaitan langsung dengan kelayakan fasilitas belajar dan kenyamanan peserta didik.

Karena itu, keberhasilan proyek harus ditunjukkan melalui kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, pemenuhan standar teknis, serta manfaat nyata bagi sekolah. Penyerapan anggaran dan penyelesaian administrasi saja tidak cukup untuk menggambarkan kualitas hasil pekerjaan.
Hingga tersedia bukti pemeriksaan dan keterangan resmi, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa proyek rehabilitasi SMAN 1 2X11 Kayu Tanam bermasalah.

Namun, nilai kontrak, masa pelaksanaan, mutu hasil, dan mekanisme pengawasan tetap merupakan aspek yang layak dimintai penjelasan.

Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pertanggungjawaban penggunaan uang negara. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, apa yang telah dikerjakan, dan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan rehabilitasi sekolah. (Jeef)