Sarana Debat Cabup & Cawabup Yang Diadakan KPU Padang Pariaman Tuwai Kritikan Tajam

Padang (Leadernusantara.com)  Sarana pelaksanaan debat calon Bupati dan wakil bupati Padang Pariaman yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Pariaman, di Studio Padang TV, pada Sabtu malam 9/11/2024, menuai keritikan dari kalangan masyarakat Padang pariaman.

Pasalnya sarana tempat penyelenggaraan debat cabup dan cawabup, “dianggap tidak memadai”, terutama bagi masyarakat yang ingin menyaksikan dari Padang Pariman, “sangat kecewa”, hal itu diungkapkan Vino Bijuangsa beserta rombongan, pemuda asal Padang Pariaman di lokasi debat.

“Kami sebagai masyarakat Padang Pariaman, memang tau bahwa setiap debat paslon dibatasi, hanya diperbolehkan 35 orang tim pendukung. Tapi, fasilitas untuk kami masyarakat yang ingin menyaksikan debat, mestinya juga disediakan,” ucap Vino saat ditemui awak media, di luar lokasi debat.

Kata Vino, minimnya fasilitas seperti layar monitor di luar ruang debat, untuk masyarakat yang ingin menyaksikan, sangat kecil, sehingga tidak terlihat jelas, maing-masing paslon Cabup dan Cawabup saat menyampaikan debatnya, di Studio Padang TV.

Menurut Vino, Debat Paslon kepala daerah Cabup dan Cawabup merupakan bagian dari pesta demokrasi sebagai tolak ukur bagi palon kepala daerah yang akan menjalankan roda pemerintahan di daerahnya pemilihannya, begitu juga masyarakat yang akan memberikan kepercayaanya terhadap bakal dijadikan pemimpin daerah.

“KPU mestinya memahami untuk kepentingan masyarakat yang akan menyikapi calon pemimpin daerah lima tahun kedepan, maka masyarakat perlu melihat dan mendengarkan langsung debat paslon Bupati dan wakil Bupati tahun 2024, ini seakan di batasi masyarakat”, sebut Vino terlihat kesal.

Bukan hanya soal layar besar, Vino juga menyampaikan kritik keras kepada KPU terkait pengelolaan acara. Banyak yang datang bukan hanya dari Padang Pariaman, tetapi juga dari rantau. Sayangnya, akses dan fasilitas yang diberikan sangat minim.

“Ini bukan soal mendukung paslon tertentu, tapi ini soal kenyamanan dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk turut serta dalam pesta demokrasi,” tegas Vino.

Vino yang juga merupakan mantan Ketua Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Padang Pariaman (IMAPAR) periode 2017-2020, menyatakan akan ada aksi lanjutan, sebagai bentuk protes terhadap KPU Padang Pariaman selaku penyelenggaraan debat ini.

“Kami akan menyampaikan pemberitahuan aksi kepada KPU Padang Pariaman. Ini suara kekecewaan dari mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang merasa tidak difasilitasi dengan baik, oleh KPU memilih tempat di Padang TV,” tambah Vino dengan nada tegas.

Sementara itu, berbagai tanggapan dari tokoh masyarakat di media sosial turut mengkritisi sikap KPU yang menggelar debat di Kota Padang, kenapa tidak diadakan di Padang Pariaman, kok memilih di Studio Padng TV yang menggunakan anggaran keuangan negara melalui Institusi KPU, jelas Vino.

Menurut mereka, penyelenggaraan debat di daerah sendiri akan memberikan dampak positif, baik dari segi ekonomi maupun kedewasaan politik masyarakat setempat.

Seorang tokoh masyarakat menyampaikan pendapatnya melalui media sosial, “Jika debat ini diadakan di Padang Pariaman, akan memberikan ruang bagi masyarakat, untuk hadir mensuport UMKM lokal yang bisa berjualan di sekitar lokasi,”.

Menanggapi kritik ini, Ketua KPU Padang Pariaman Tuangku Zainal Abidin menyatakan bahwa keputusan untuk menggelar debat di Studio Padang TV, sudah melalui pertimbangan yang matang dan hasil kesepakatan dengan kedua paslon serta pihak terkait.

“Demi keamanan, kami menyefakati penyelenggaraan debat di Studio Padang TV. Ini bukan keputusan sepihak dari KPU Padang Pariaman,” ujar Tuangku Zainal saat dikonfirmasi awak media.

Meskipun demikian, Zainal Abidin menyampaikan bahwa masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan acara selanjutnya. “Masukan ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya,” ujarnya. (Jeff)