Ratusan Bidan di Padang Pariaman Unjuk Rasa Tuntut Kepastian Status PPPK

Padang Pariaman Leadernusantara.com – Ratusan tenaga kesehatan terdiri dari 25 Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman, menggelar aksi unjuk rasa di kantor pemerintahan, pada Jumat, 21 Februari 2025.

Mereka menuntut kejelasan dokumen yang telah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Aksi ini dihadiri oleh Asisten III Administrasi dan Umum, Fakhriati, S.Sos., M.M., serta Kepala Kepegawaian Kabupaten Padang Pariaman, Maizar. Dalam pertemuan dengan para demonstran, Fakhriati menegaskan pentingnya klarifikasi dokumen yang telah dikirimkan ke Menpan RB.

“Kita perlu memastikan bahwa dokumen ini diklarifikasi untuk menghindari kesalahan dalam proses. Saya meminta kalian untuk bersabar menunggu hasilnya dengan tenang,” ungkap Fakhriati.

Salah satu tuntutan utama para tenaga kesehatan adalah penjelasan mengenai regulasi penerimaan P3K bagi lulusan D3 dan D4, maka mereka merujuk pada aturan yang menyatakan bahwa pelamar dengan kualifikasi pendidikan D3 bidang pendidikan yang dapat dinyatakan lulus seleksi P3K.

Namun, mereka merasa ada kejanggalan dalam mekanisme perekrutan. Berdasarkan regulasi, setiap pelamar diwajibkan memiliki pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, berbeda dengan realisasi dilapangan, seperti ada yang ditutup-tutupi.

Untuk jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama, minimal pengalaman kerja  dua tahun, sedangkan untuk jabatan ahli muda, minimal tiga tahun. Masa kerja tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja, yaitu kepala Puskesmas masing-masing.

Aksi ini mencerminkan keresahan para tenaga kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman yang berharap adanya kepastian hukum dan kejelasan mekanisme seleksi P3K. Pemerintah daerah berjanji akan terus mengawal proses ini, agar hak-hak para tenaga kesehatan tetap terpenuhi.

Dengan adanya dialog ini, diharapkan semua pihak dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan dan mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan di daerah. (Jeff)