Kejagung ST Burhanuddin Tindak Tegas Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian negara

Jakarta (Leadernusantara.com) – Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan, selama masa kepemimpinannya, selalu menitikberatkan pada penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas, seperti mengakibatkan kerugian besar, berdampak negatif bagi masyarakat.

pelakunya adalah orang-orang berpengaruh serta status ketokohan, sehingga menjadi tidak tersentuh dengan hukum. seperti perkara mega korupsi telah berhasil ditangani seperti Jiwasraya, ASABRI, PT Garuda Indonesia, impor tekstil, impor garam, impor besi, PT Duta Palma, minyak goreng, impor gula, hingga terbaru adalah PT Timah yang mengakibatkan kerugian hingga triliunan rupiah.

Status perkara-perkara tersebut diantaranya, telah berkekuatan hukum tetap dan masih ada juga dalam proses penyidikan. Hal itu merupakan keseriusan Jaksa Agung ST Burhanuddin tanpa ragu menindak para pelaku tidak pidana koroupsi yang merugikan negara hingga triliuanan rupiah, jelasnya.

Menurut ST Burhanuddin kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga membutuhkan strategi dalam mengungkap kejahatannya, dan menggunakan pasal untuk menjerat pelakunya, agar tegaknya supermasi hukum yang berkeadilan di wilayah repoblik Indonesia, ucapnya.

Atas dasar hal tersebut, Kejaksaan menjadi aparat penegak hukum yang selangkah lebih maju dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yakni dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang, sebagai tindak pidana kumulatif, penerapan unsur perekonomian negara.

Dalam menghitung hukuman pelaku, serta menjerat korporasi menjadi pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk mengakumulasikan pengembalian kerugian negara. Hal itu semua diterapkan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara, akibat perbuatan korupsi yang sangat serakah, tegasnya.

Sejak dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, dimana putusannya menghilangkan frase “dapat” pada Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menjadikan kualifikasi delik korupsi, dimaknai sebagai delik materiil.

Maka kerugian Negara harus benar terjadi atau nyata (actual loss). Hal ini menjadi polemik di berbagai kalangan, namun Jaksa Agung menegaskan, bahwa perhitungan kerugian Negara dengan perekonomian Negara adalah dua hal yang berbeda, ujarnya lagi.

Dalam perkara korupsi dengan sifatnya extraordinary crime, menjadikan pelaku, tidak saja berasal dari perorangan saja, tetapi juga melibatkan korporasi (badan hukum) dan konglomerasi (gabungan antara korporasi, bekerja sama dengan pengambil kebijakan), sehingga dampaknya terjadi pembiaran hingga berkelanjutan.

Dengan demikian, perhitungan kerugian dalam tindak pidana korupsi, tidak bisa hanya dilihat dari pembukuan atau perhitungan secara akuntansi, tetapi harus mempertimbangkan segala aspek dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, antara lain memperhitungkan pengurangan dan penghilangan pendapatan Negara, penurunan nilai investasi, kerusakan infrastruktur, gangguan stabilitas ekonomi, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, dalam korupsi di sektor sumber daya alam, seperti batubara, nikel, emas, timah termasuk galian C, harus juga memperhitungkan kerugian perekonomian dalam perspektif kerusakan lingkungan, serta mengembalikan kepada kondisi awal.

Selain itu, kerugian juga memperhitungkan manfaat yang hilang akibat lingkungan rusak, sehingga membutuhkan waktu dan biaya mahal, termasuk kerugian ekologi, karena telah mengakibatkan kematian bagi makhluk hidup akibat limbah beracun.

Kerugian perekonomian juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat, yakni konflik sosial, ketidakstabilan sosial, termasuk menghilangkan pendapatan masyarakat, seperti petani, nelayan, dan perkebunan.

Hal itu semua tidak mudah untuk dikembalikan seperti sedia kala. Kerusakan ekologi, menurut para ahli, mengakibatkan penurunan kualitas alam dan lingkungan, seperti polusi yang mengganggu kesehatan masyarakat, hingga membutuhkan waktu dan biaya mahal untuk merehabilitasinya.

Maka dari itu, dalam setiap kesempatan, Jaksa Agung menyampaikan bahwa korupsi tidak hanya dalam konteks pengadaan barang dan jasa, atau suap menyuap, tetapi titik beratnya adalah kerugian Negara dan perekonomian Negara, seperti proyek-proyek strategis nasional yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

Dalam hal pencegahannya, maka perlu diberikan kebijakan pengamanan dan pendampingan dari aparat penegak hukum. kita tidak boleh kalah dengan koruptor. Kita harus menjadikan pelaku tindak pidana korupsi sebagai musuh bersama (public enemy. Ungkanya di Jakarta, 9 April 2024.

Oleh karenanya, dalam penegakan hukum, khususnya perkara korupsi, tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional, mengingat terjadinya perampasan ekonomi masyarakat, perampokan pendapatan Negara, hingga disejajarkan dengan kejahatan kemanusiaan yang sifatnya extraordinary.

Lebih lanjut, Jaksa Agung menekankan, kejahatan korupsi melemahkan posisi tawar Negara dalam pergaulan internasional, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan Negara secara masif. Sebab, sudah banyak Negara yang runtuh akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi secara masif, sistematis dan terorganisir bahkan sudah lintas negara. Sumber  Kepala Pusat Penerangan Hukum. (Leader)