BATAM, LeaderNusantara.com — Kondisi Asrama Haji Batam yang kian membutuhkan revitalisasi serta status kepemilikan aset menjadi salah satu sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (19/11/2026).
Dalam forum tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Kepri berharap DPD RI dapat memfasilitasi upaya revitalisasi Asrama Haji Batam, sehingga kualitas fasilitas dan pelayanan bagi jemaah haji Embarkasi Batam dapat ditingkatkan.
Kepala Kemenhaj Provinsi Kepri, Muhammad Syafii, mengungkapkan, Asrama Haji Batam hingga kini masih berstatus aset Badan Pengusahaan (BP) Batam dan belum menjadi milik Kementerian Haji dan Umrah, berbeda dengan sejumlah asrama haji di daerah lain.
Menurutnya, kondisi bangunan yang sudah tua membutuhkan pembenahan menyeluruh agar fasilitas yang tersedia mampu menunjang kenyamanan jemaah selama menjalani proses keberangkatan haji.
“ Saat ini, kondisi Asrama Haji Batam sudah tua dan perlu revitalisasi. Tidak seperti asrama haji di daerah lain yang sekelas bintang tiga. Ini yang kita minta agar DPD RI memfasilitasi revitalisasi Asrama Haji Batam,” kata Syafii.
Selain persoalan infrastruktur, Syafii juga menyoroti beban biaya pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU) bagi calon jemaah haji yang masuk daftar cadangan. Ia mengusulkan agar biaya pemeriksaan tersebut ditanggung negara, mengingat calon jemaah belum memiliki kepastian untuk berangkat.
Biaya MCU yang mencapai sekitar Rp1 juta per orang dinilai cukup memberatkan, terutama bagi calon jemaah yang berangkat bersama pasangan. Dalam kondisi tersebut, suami dan istri harus menyiapkan sekitar Rp2 juta untuk pemeriksaan kesehatan, meskipun kepastian keberangkatan belum diperoleh.
“Padahal, kemungkinan keberangkatannya juga masih belum pasti. Kalau yang berangkat suami-istri, berarti harus keluar uang Rp2 juta. Inilah yang memberatkan calon jemaah haji cadangan,” ujar Syafii.
Dalam pembahasan lainnya, Syafii menyatakan dukungan terhadap pola penghitungan antrean haji yang diterapkan saat ini. Menurutnya, sistem tersebut dinilai memberikan kepastian yang lebih baik bagi calon jemaah sekaligus memangkas masa tunggu keberangkatan.
FGD yang digelar Kantor DPD RI Provinsi Kepri tersebut merupakan bagian dari upaya menghimpun aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan daerah untuk memperkuat kajian serta rekomendasi DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kepri, Budi Fitra Helmi, mengatakan, forum tersebut menjadi ruang bagi berbagai elemen untuk menyampaikan pandangan, gagasan, serta persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dan pelayanan jemaah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan gagasan yang disampaikan oleh para undangan pada FGD DPD RI di Kota Batam ini,” kata Budi.
FGD tersebut menghadirkan Kepala Kemenhaj Provinsi Kepri Muhammad Syafii, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Sudianto, serta dosen Universitas Internasional Batam (UIB) yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Batam, Yulfis Wandi.
Deputi Bidang Persidangan DPD RI, Oni Choiruddin, mengatakan seluruh masukan yang disampaikan narasumber dan peserta akan dihimpun sebagai bahan penyusunan rekomendasi dan pembahasan perubahan regulasi pengelolaan keuangan haji.
“Kami akan menyusun semua masukan, baik dari para narasumber maupun hadirin, sebagai bahan penyusunan RUU Pengelolaan Keuangan Haji,” ujar Oni saat menutup kegiatan.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan dalam FGD tersebut, mulai dari keterjangkauan dan keadilan pembiayaan haji, mekanisme pelunasan serta pengembalian dana jemaah, pelayanan bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji, transparansi pengelolaan keuangan haji, hingga dukungan pemerintah daerah.
Persoalan pelayanan dan beban perjalanan jemaah yang berkaitan dengan keberadaan Embarkasi Haji Batam juga turut menjadi perhatian. Aspirasi dari daerah diharapkan dapat memperkuat rekomendasi DPD RI agar perubahan regulasi tidak hanya berorientasi pada tata kelola keuangan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan riil dan kondisi jemaah haji di daerah.
Dalam FGD tersebut, DPD RI turut mengundang Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Pimpinan Baznas Batam, Ketua MUI Batam, sejumlah organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta organisasi kemasyarakatan Islam.
Organisasi yang hadir di antaranya HMI Universitas Ibnu Sina Batam, HMI Universitas Kepri, HMI Cabang Kota Batam, HMI Batam Madani, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Batam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Batam, Pemuda Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kepri, Forahmi Kepri, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Batam, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Batam, serta Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batam. Usvim Varadillah turut dipercaya sebagai pembawa acara (MC) dalam kegiatan tersebut.
Melalui forum ini, DPD RI diharapkan dapat menyerap berbagai persoalan dan kebutuhan daerah sebagai bahan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan haji, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan, dan kenyamanan jemaah haji Indonesia. (Leader)

















Hari ini : 1623
Total Kunjungan : 3101358
Who's Online : 146
Discussion about this post