Akhmad Munir: Wartawan Harus Adaptif, Jurnalisme Profesional Jadi Penawar Hoaks di Era Digital

JAKARTA, Leadernusantara.com — Di tengah derasnya arus informasi digital yang sulit dibendung, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, mengingatkan pentingnya profesionalisme dan kompetensi wartawan dalam menjaga kualitas informasi publik. Karya jurnalistik yang akurat, terverifikasi, dan berintegritas dinilai menjadi penawar utama di tengah maraknya hoaks, fitnah, serta informasi yang menyesatkan.

Penegasan tersebut disampaikan Akhmad Munir saat menerima kunjungan 21 delegasi pengurus PWI Kalimantan Selatan (Kalsel), dipimpin Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie bersama Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Irwansyah, di Kantor PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu, Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, serta Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan Jufri Alkatiri.

Akhmad Munir menegaskan, tantangan jurnalistik pada era digital tidak lagi sebatas kemampuan mengumpulkan dan menulis berita. Wartawan juga dituntut memahami perkembangan teknologi, dinamika media sosial, serta algoritma distribusi informasi agar mampu bersaing tanpa mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik.

“Kalau tidak mau meningkatkan kompetensi seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, maka wartawan akan digilas zaman,” ujar pria yang akrab disapa Cak Munir tersebut.

Ia mengibaratkan derasnya arus informasi di ruang publik seperti obat yang dapat berubah menjadi racun apabila dikonsumsi secara berlebihan dan tanpa kendali. Dalam situasi ketika masyarakat dibanjiri informasi bohong dan menyesatkan, berita yang benar, akurat, serta terverifikasi menjadi kebutuhan mendasar.

“Hal itu hanya bisa dilakukan melalui kerja profesional wartawan. Berita hasil kerja wartawan menjadi oksigen dan energi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sehat. Karena itu, pastikan jati diri wartawan, pelihara profesionalisme, serta jaga integritas moral dan marwah organisasi,” tegasnya.

Pers Harus Merdeka, Profesional, dan Terlindungi

Selain menyoroti kompetensi wartawan, Akhmad Munir menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kebebasan dan keselamatan insan pers. Perlindungan tersebut diperlukan agar wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik secara independen, kreatif, dan bertanggung jawab tanpa intimidasi maupun ancaman.

Ia juga mengingatkan bahwa pers bukanlah lawan pemerintah, melainkan mitra strategis dalam menjaga demokrasi, mengawal kepentingan publik, serta mendorong pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

“PWI lahir sebagai wartawan pejuang. Nilai historis dan kejuangan ini masih sangat relevan untuk terus berkontribusi memajukan bangsa dan negara,” tambahnya.

PWI Kalsel Dukung HPN 2027 dan Soroti Pelaksanaan UKW

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan Zainal Helmie menyampaikan apresiasi terhadap PWI Pusat yang terus menjaga tradisi penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) secara bergilir di berbagai daerah.

Ia menyatakan jajaran PWI Kalsel mendukung pelaksanaan HPN 2027 di Lampung yang dalam informasi pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12 April 2027. Rangkaian kegiatan juga mencakup Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) pada 5–11 April 2027.

Dalam pertemuan itu, Zainal turut menyampaikan persoalan yang menjadi perhatian pengurus PWI di daerah, yakni maraknya penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh pihak atau kelompok di luar konstituen Dewan Pers yang mengatasnamakan organisasi wartawan.

“Kami selaku pengurus dan perpanjangan tangan PWI Pusat di daerah merasa sangat terganggu dengan hal ini. Kami berharap Ketua Umum PWI Pusat dapat mendiskusikan dan menindaklanjuti persoalan ini bersama pimpinan Dewan Pers,” pungkas Zainal.

Perkuat Kolaborasi Bangun Ekosistem Pers Sehat

Menutup pertemuan, Akhmad Munir menegaskan komitmen PWI untuk terus membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, Dewan Pers, organisasi konstituen pers, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekosistem pers yang sehat, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap produk jurnalistik.

“PWI tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bersinergi dengan semua stakeholder. Bersama-sama kita rawat demokrasi, kita lawan hoaks, dan kita majukan bangsa,” tegas Munir.