Bupati Lingga Ikutin Rakor Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2020

Lingga,leadernusantara.com-Pemkab Lingga melalui Badan Kesbangpol Lingga, menggelar rapat koordinasi (rakor)penanganan konflik sosial tahun 2020.

Kegiatan yang digelar di Markas Kodim 0315/Bintan itu
melibatkan Pimpinan OPD dan instansi vertikal.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lingga, Kajari, Kapolres, Danlanal, Imigrasi, pimpinan OPD dan Kepala Kemenag Lingga, yang tergabung sebagai anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Dalam sambutan pembukaannya Bupati Lingga, Alias Wello menyampaikan,”Tujuan diadakan rakor teknis ini, dalam rangka persiapan jelang pilkada. Kita berharap Kabupaten Lingga, akan senantiasa aman dan kondusif baik sebelum maupun pasca pilkada nantinya,”Ucap Bupati melalui H. Armia, Kepala Kesbangpol Kabupaten Lingga.

Komandan Kodim (Dandim) 0315 Kolonel I Gusti Ketut Artha, merasa tersanjung karena baru Bupati Lingga, yang pertama menginjak kaki di Markas Kodim 0315/Bintan selama beliau menjabat sebagai Dandim 0315/Bintan.

Setelah pemaparan Bupati Alias Wello, masing-masing instansi yang tergabung, juga menyampaikan pemaparan terkait tugas pokok dan fungsi Mera masing-masing.

Pada rakor berlangsung, Kepala Kementerian Agama ( Kemenag) Lingga, menyampaikan 4 isu aktual saat ini. Diantaranya, persoalan haji, kerukunan umat beragama, pendidikan wawasan kebangsaan melalui pembinaan usia pranikah, pendidikan madrasah, panduan ibadah dalam situasi kenormalan baru. (New Normal).

“Pertama dampak penundaan keberangkatan ibadah haji sampai saat ini belum ada titik terang, namun 45 (empat puluh lima) orang jamaah haji asal Kabupaten Lingga, yang akan berangkat tahun 2020 ini dapat menerima dengan ikhlas dan lapang hati atas keputusan pemerintah.

“Semuanya berkeyakinan ini adalah keputusan yang terbaik. Mereka menyadari dengan sepenuh hati ini adalah kehendak Allah SWT. Paling penting adalah penundaan keberangkatan ini untuk kebaikan dan keselamatan semuanya,”Papar H.M. Nasir, S. Ag., MH.

Kedua, terkait isu kerukunan umat beragama. Sampai saat ini, kondisi umat beragama dalam kondisi rukun. Melalui pendekatan peran tokoh agama, pelaksanaan ibadah selama pandemi berjalan sesuai protokol kesehatan.

Ketiga, tentang wawasan kebangsaan. Isu teraktual saat ini adalah pembahasan RUU HIP. Terkait ideologi Pancasila, kami sampaikan dalam kegiatan pembinaan usia pranikah. Sasarannya adalah para calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Biar mereka paham tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Untuk kegiatan perdana dalam masa new normal diikuti oleh 54 peserta. Nanti akan dilanjutkan lagi.

Keempat, terkait persiapan masuk tahun ajaran baru. Ini perlu pembahasan khusus secara bersama. Banyak variabel yang mesti jadi bahan pertimbangan. Kemarin empat menteri sudah mengeluarkan keputusan bersama, yakni Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Untuk Kabupaten Lingga perlu kita bahas terkait kebijakan ini, baik pendidikan umum, madrasah maupun pesantren.

Kelima, panduan ibadah dalam memasuki normal baru. Kemenag Lingga sudah mengeluarkan edaran tentang panduan ibadah. Mohon bantuan dan kerjasama dari semua pihak untuk ikut mengawasi implementasi di lapangan. Ujung dari usaha dan kerja bersama ini adalah untuk kebaikan kita semua. Sejatinya, jika semua tatanan kebijakan sudah berjalan dengan baik, niscaya sumber-sumber konflik sosial akan mudah untuk dideteksi dan segera dapat diatasi,”imbuhnya.(Zaid)