PROYEK IRIGASI SALODAKO Rp399 JUTA DISOROT, PAPAN PROYEK BUKAN JAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN!

PADANG PARIAMAN, LeaderNusantara.com — Proyek rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Salodako, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dengan nilai kontrak hampir Rp400 juta, perlu diuji secara terbuka. Bukan sekadar dari keberadaan papan informasi proyek atau narasi keberhasilan pembangunan, melainkan dari kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, serta efektivitas pengawasan di lapangan.

Persoalannya, transparansi administrasi tidak otomatis menjadi bukti bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Papan proyek hanya menyampaikan informasi dasar kegiatan, sementara kualitas pekerjaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan kesesuaian dengan dokumen kontrak.

Berdasarkan data proyek, rehabilitasi jaringan irigasi tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026. Pekerjaan memiliki nilai pagu/HPS Rp399.951.200 dan nilai kontrak Rp399.667.600, dengan pelaksana CV Prima Maulana.

Kontrak bernomor 92/SP/SDA-DPUPR/VIII-2026 tertanggal 18 Agustus 2026 itu menetapkan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender.

Dengan nilai anggaran mendekati Rp400 juta, publik tentu berhak mengetahui sejauh mana pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan. Setiap rupiah APBD harus menghasilkan konstruksi yang memenuhi standar, memiliki daya tahan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani penerima manfaat irigasi.

Papan Proyek Bukan Bukti Transparansi Menyeluruh
Menganggap sebuah proyek telah transparan hanya karena papan informasi terpasang merupakan pandangan yang tidak cukup untuk mengukur akuntabilitas pekerjaan konstruksi.

Transparansi sesungguhnya mencakup keterbukaan informasi mengenai volume pekerjaan, spesifikasi material, metode pelaksanaan, kesesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga hasil pemeriksaan mutu dan pertanggungjawaban pengawasan.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah seluruh pekerjaan di lapangan benar-benar sesuai dengan gambar teknis, spesifikasi, volume, dan ketentuan kontrak?

Bagaimana kualitas pasangan batu yang digunakan? Apakah pekerjaan dasar saluran telah dipersiapkan sesuai perencanaan? Apakah material dan campuran konstruksi memenuhi persyaratan teknis?
Pertanyaan tersebut bukan tudingan adanya penyimpangan.

Namun, merupakan hal mendasar yang semestinya dapat dijawab oleh pihak pelaksana dan instansi teknis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Dokumentasi Lapangan Perlu Diuji Secara Teknis.
Berdasarkan dokumentasi foto yang diterima redaksi, terlihat aktivitas pekerja melakukan pemasangan batu pada bagian saluran irigasi. Dokumentasi lainnya memperlihatkan kondisi area pekerjaan dengan material tanah dan air berlumpur di sekitar konstruksi.

Kondisi visual tersebut memang belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran spesifikasi ataupun kegagalan konstruksi.

Namun, dokumentasi itu layak menjadi dasar permintaan klarifikasi dan pemeriksaan teknis terhadap tahapan pelaksanaan pekerjaan.

Hal yang perlu dijelaskan antara lain kesiapan dasar konstruksi sebelum pemasangan batu, metode penanganan air di lokasi pekerjaan, kualitas material, serta kesesuaian tahapan pelaksanaan dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak.

Apakah lantai kerja atau konstruksi dasar telah dilaksanakan sesuai gambar perencanaan?

Bagaimana pengendalian kondisi tanah dan air selama proses pengerjaan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut semestinya tidak berhenti pada penjelasan lisan. Dokumen teknis, hasil pemeriksaan lapangan, dan bukti pengendalian mutu harus menjadi dasar pertanggungjawaban.

Sebab, pekerjaan konstruksi yang dibiayai uang rakyat tidak boleh hanya dinilai dari tampilan fisik saat proses pengerjaan berlangsung.

PUPR, Kabid PSDA, dan Pengawas Harus Bertanggung Jawab Secara Teknis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Padang Pariaman, khususnya bidang yang menangani Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan proyek tersebut.

Kabid PSDA, pejabat teknis, pengawas lapangan, dan pihak pelaksana memiliki peran penting dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan kontrak.

Pengawasan tidak boleh sebatas pemeriksaan administratif, dokumentasi kegiatan, ataupun laporan progres pekerjaan.

Pengawasan teknis harus memastikan kesesuaian volume, kualitas material, metode konstruksi, dan hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Publik juga berhak mengetahui apakah pemeriksaan mutu telah dilakukan, bagaimana hasilnya, serta tindakan apa yang akan diambil apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan.

Jika seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, pihak terkait semestinya tidak kesulitan menunjukkan bukti teknisnya.

Jangan Sampai Petani Hanya Menerima Janji Pembangunan
Tujuan utama rehabilitasi jaringan irigasi adalah memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi air untuk mendukung aktivitas pertanian.

Karena itu, keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari selesainya pekerjaan atau terserapnya anggaran.

Ukuran utamanya adalah kualitas konstruksi, fungsi saluran, daya tahan bangunan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan petani.

Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah telah dibelanjakan, tetapi kualitas pekerjaan tidak memberikan jaminan manfaat dalam jangka panjang.

Pengawasan masyarakat terhadap proyek pemerintah bukan tindakan untuk menghambat pembangunan. Justru, kontrol publik merupakan bagian penting dalam menjaga agar penggunaan APBD berlangsung transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uang Rakyat Butuh Bukti Kualitas, Bukan Sekadar Narasi Keberhasilan
Pada akhirnya, proyek rehabilitasi irigasi D.I. Salodako tidak cukup dinilai dari papan informasi, besarnya anggaran, ataupun narasi keberhasilan pembangunan.

Yang harus dibuktikan adalah apakah pekerjaan sesuai kontrak, apakah kualitas konstruksinya memenuhi spesifikasi, dan apakah hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Redaksi meminta Dinas PUPR Padang Pariaman, khususnya bidang PSDA, pengawas teknis, serta CV Prima Maulana memberikan penjelasan terbuka atas sejumlah pertanyaan terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, keterbukaan data dan bukti teknis justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, hal itu harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, uang rakyat tidak membutuhkan pembelaan melalui narasi keberhasilan. Uang rakyat membutuhkan pekerjaan berkualitas, pengawasan yang sungguh-sungguh, dan pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan.

Jangan sampai papan proyek berdiri tegak sebagai simbol transparansi, sementara mutu pekerjaan justru belum terjawab. (Kabiro/red)