Kementerian LHK Akan Proses Secepatnya Izin Hutan Lindung, Guna Pengembangan Bandara RHA Karimun

Kepri (Leadernusantara.com) – Berrbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau di bawah komando Ansar/Marlin untuk menumbuh kembangkan kemajuan daerah yang dipimpinnya, mulai dari menata hingga membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.

Sperti yang direncanakan Ansar untuk mengembangkan Bandara Raja Haji Abdullah di Tanjung Balai Karimun, hasil kerja kerasnya telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat, untuk menambah panjang landasan pesawat di Bandara Raja Haji Abdulah agar mudah turun-naiknya pesawat.

Sebelumnya mengalami kendala untuk memperpanjang landasan bandara tersebut, karena lahan status kawasan hutan lindung, saat ini untuk peralihan status sudah mendapatkan kepastian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk bisa diputihkan.

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad yang didampingi Bupati Kabupaten Karimun Aunur Rafiq mendatangi langsung Kementerian LHK untuk beraudiensi dengan Wamen LHK Alue Dohong di Jakarta, pada Kamis (16/6/2022), guna membahas percepatan peralihan status hutan lindung di sekitar kawasan bandara Raja Haji Abdullah.

Pertemuan itu berlangsung di Arboretum Kementerian LHK, dijelaskan Gubernur Ansar, jika pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda lagi, sebab Kabupaten Karimun merupakan satu dari tiga kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas di Kepri, selain Batam dan Bintan.

Guna mengakomodir percepatan investasi dan pembangunan di Karimun, maka dibutuhkan sarana infrastruktur transportasi, berupa bandara yang dapat dilandasi oleh pesawat narrow body, atau berbadan lebar, sedangkan saat ini panjang landasan bandara RHA, kurang memada’I, hanya 1.500 meter. Hanya bisa mengakomodasi pendaratan pesawat perintis, kata Ansar.

“Kita harus segera memperpanjang landasan bandara Raja Haji Abdullah, agar penerbangan langsung untuk pesawat komersial bisa dilayani, hingga bisa dilirik investor yang ingin berinvestasi di Karimun, karena dapat langsung ke Karimun tanpa transit dari daerah lain di Kepri ” ujar Gubernur Ansar.

Menurut Gubernur, saat ini sudah banyak investor asing yang berniat melakukan Penanaman Modal Asing (PMA) di Karimun dengan adanya pengembangan bandara Raja Haji Abdullah, hingga membuat investor semakin tertarik berinvestasi di Karimun, jelasnya.

Rencana perpanjangan landasan bandara Raja Haji Abdullah menjadi 2.200 m, diperkirakan meliputi kawasan hutan lindung seluas 14,29 hektare. Untuk itu dibutuhkan izin dari Kementerian LHK agar segera mengalihkan status kawasan hutan lindung menjadi putih.

Wamen LHK Alue Dohong pun siap untuk segera memproses status  hutan lindung di sekitar kawasan bandara Raja Haji Abdullah, Penting Cakupan Luas bernilai Strategis (DPCLS). Dari 15.000 hektare DPCLS di Kepri, kawasan hutan lindung seluas 14, 29 hektare di bandara Raja Haji Abdullah termasuk dalam DPCLS. Tidak hanya hutan lindung di sekitar bandara Raja Haji Abdullah, Kementerian LHK juga akan memproses seluruh kawasan hutan DPCLS di Kepri.

“Untuk kemajuan Provinsi Kepri dan pembangunan di Karimun, kami siap mendukung dengan segera memproses kawasan DPCLS di Kepri agar bisa diputihkan,” ujar Alue Dohong.

Bupati Aunur Rafiq juga menambahkan masyarakat Karimun sangat mengharapkan bandara Raja Haji Abdullah, bisa beroperasi sepenuhnya dengan melayani penerbangan komersial, karena banyak masyarakat Karimun yang memiliki mobilitas tinggi seringkali, harus transit di Batam, ujar Anur Rafiq.

Ditambahkannya, Selain itu, sektor pariwisata di Karimun, dapat diyakini untuk medongkrak arus kedatangan wisatawan melalui bandara Raja Haji Abdullah, di Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sebut Anur Rafiq.

“Inilah yang selalu dinanti-nanti dan dirindukan masyarakat Karimun, karena itu kami sangat yakin bandara Raja Haji Abdullah bisa membuat kemajuan di Karimun semakin pesat,” kata Aunur Rafiq.

Turut mendampingi Gubernur Ansar dalam pertemuan tersebut Staf Khusus Gubernur Kepri Safaruddin Aluan, Kepala Dinas LHK Kepri Hendri, Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junaidi, Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dody Sepka. Sumber Diskominfo Kepri. (Leader)