Wawako Tanjungpinang H Syahrul Hadiri Rakornas Pelaksanaan Pilkada Serentak di Jakarta

Tanjungpinang, Leadernusantara.com – Wakil Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd, menghadiri  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, di Hotel Kartika Chandra, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (23/10).

Pemilihan Kepala Daerah serentak akan digelar 27 Juni 2018 untuk memilih Kepala Daerah di 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten di Indonesia.

” Pilkada serentak 2018 harus berjalan lancar, aman dan kondusif serta memegang rambu-rambu yang ada. Karena itu, saya menyambut baik pelaksanaan rakornas ini, dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak 2018 “, ujar Wakil Walikota

Wakil Walikota mengatakan, dari pembahasan rakornas tadi, seperti yang diutarakan Menteri Polhukam RI, memprediksi ancaman yang menjadi potensi dalam pelaksanaan Pilkada, seperti masalah money politik, netralitas ASN, maupun masalah ketaatan petugas dalam penyelenggara Pilkada serentak.

” Petugas KPU, Panwaslu dan Banwaslu harus taat azas dan tidak memihak ke sana kemari, begitu juga ASN harus benar-benar netral, dengan begitu Pilkada 2018 menjadi pesta demokrasi yang bermutu. Petugas harus konsisten agar tidak terjadi permasalahan tersebut, sehingga terciptanya pemilihan pemimpin yang berkualitas “, ucapnya.

Karena itu, kepada seluruh petugas penyelenggaraan pemilu dapat mengimplementasikan hasil rakornas ini kepada seluruh masyarakat, ” tambah Wakil Walikota, seusai mengikuti rakornas.

Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, menyampaikan permohonan maaf Mendagri Tjahjo Kumulo karena tidak bisa membuka rakornas ini seperti yang dijadwalkan. Namun Mendagri yang akan menutup rakornas pada sore hari.

” Beliau berhalangan hadir, karena mendapat panggilan dari Komisi II DPR RI terkait Perppu Nomor 2 (Ormas), untuk itu, beliau menyampaikan permohonan maaf,” ucapnya sebelum membuka Rakornas ini.

Sumarsono menjelaskan kerawanan yang mungkin terjadi pada Pilkada Serentak 2018. Kerawanan tersebut, kata dia, perlu di antisipasi dari sektor politik, hukum dan keamanan, seperti dari faktor keamanan, terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, dan lain-lain,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Polhukam RI, Wiranto, mengatakan pilkada sejatinya kita sedang memilih pemimpin masa kini dan masa depan, betapa pentingnya posisi pilkada ini dalam eksistensi kita sebagai bangsa, maka, tentu tidak boleh main-main dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Karena itu, persiapan untuk pilkada harus betul-betul dilakukan secermat-cermatnya.

” Pilkada itu akan menentukan nasib bangsa Indonesia, jatuh bangunya negara, jatuh bangunya kelompok komunitas sosial masyarakat adalah pemimpinnya. Pemimpin bagus, maka kelompok komunitas itu berjaya, tapi pemimpinnya ternyata tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi sebagai pemimpin, maka kelompok komunitas itu akan runtuh. Masalah Ini sudah terjadi dalam sejarah bagsa dunia maupun bangsa kita “, tegasnya

Karena itu, lanjutnya, melalui rakornas ini, masalah yang harus kita hadapi akan dikoordinasikan, disingkronkan dan di serasikan antara rakyat yang memilih, calon pemimpin yang dipilih, partai politik yang sebenarnya punya tugas luar biasa, dalam merekrut, menyeleksi calon pemimpin untuk kemudian dipertandingkan dalam pemilu, dan penyelenggara pemilu menjalankan tugas yang seksama, jangan sampai salah.

” Ayo kita koordinasi yang baik, ada keterbukaan antara stakeholder, pemangku kepentingan yang dalam pemilu pilkada harus bersama-sama bekerja, jangan sampai terjadi hal-hal negatif, sehingga kita salah pilih pemimpin. Kita harus intropeksi dari pemimpin yang sampai berurusan dengan KPK, ini menjadi lampu merah untuk kita, agar segera melakukan perbaikan, paling tidak perubahan sistem pemilihan kita memandang azas kita, dan kita tidak gagal pilih pemimpin yang baru, ” ujarnya

Ia mengatakan, kerawanan pelaksanaan pilkada itu akan terjadi sebelum pilkada, selama pilkada dan setelah pilkada. Masalah yang kita hadapi banyak sekali berupa politisasi dan netralitas ASN, masalah daerah pemilu, money politik, isu politik sara, kebencian, persaingan antar calon pemimpin yang ingin menang, pendistribusian, hingga perselisian berujung unjuk rasa setelah pemilihan. Ini semua masalah-masalah yang perlu kita selesaikan sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan pilkada.

Untuk itu, Menteri minta kepada Banwaslu untuk menyelesaikan penelitiannya tentang indeks kerawanan pemilu dengan memetakan indeks kerawanan pelaksanaan pemilu di setiap daerah penyelangara, sehingga secara dini, kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi dalam pelaksanaan pilkada, dengan begitu, kita bisa memastikan indeks kerawanan pemilu masuk dalam wilayah dan koridor yg aman, jadi kita tdk kecolongan,” ucapnya.

” Mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa melewati berbagai masalah yang kita hadapi, sehingga Indonesia tetap jaya dan apa yang kita cita-cita bersama dapat terwujud “, tutupnya

Acara ini turut dihadiri, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Lutfi Lubihanto, dan seluruh Jajaran Pejabat Kementerian Dalam Negeri berserta Jajaran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta para Kepala Daerah penyelenggara Pilkada serentak. (*)