Suatu Kebanggan Atas Capaian Pembangunan Kepri  Dua Tahun Kepemimpinan Ansar – Marlin

Kepri (Leadernusantara.com) – Kilas balik dua tahun kepemimpinan H. Ansar Ahmad dan Hj. Marlin Agustina menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, per tanggal 26 Februari 2023, berupaya membangun daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk lebih maju berbudaya dan bermatabat.

Untuk mencapai semua itu berbagai tantangan yang dilalui oleh Ansar Ahmad bersama Aarlin Agustina, tak pernah surut tekat untuk membangun daerah yang dipimpinannya terus di upayakan meskipun berat, baginya tangan adalah merupakan cambuk baginya untuk berinovasi demi kemajuan daerah.

Diawal Ansar Ahmad dan Marlin Agustina dilantik Presiden Joko Widodo, pada 26 Februari 2021 di Istana Negara, Jakarta. ditengah bergejolaknya wabah Virus Corona Covid 19, sehingga ruang gerak sangat terbatas untuk mewujudkan visi-misinya membangun daerah yang disampaikan pada saat pencalonan dirinya sebagai Gubernur Kepri.

Namun dalam waktu singkat dengan tekat yang kuat untuk menuaikan janjinya kepada masyarakat Kepri, Ansar Ahmad mencatat kemajuan Provinsi Kepri yang telah terlaksana, sesuai visi ‘Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya’.

Dengan slogan ‘kesehatan pulih, ekonomi bangkit’, Ansar Ahmad langsung bekerja keras untuk menggencarkan vaksinasi sebagai tameng utama, untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, bekerjasama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri.

Upaya vaksinasi di Provinsi Kepri mulai dari dosis I capai 99 persen, dosis II 89 persen, booster I hampir 60 persen dan booster II 9,3 persen. Atas semua itu Kepri tercatat sebagai Provinsi yang persentase vaksinasinya terbaik di luar Jawa dan Bali.

Setelah itu Ansar Ahamd focus pemulihan ekonomi masyarakat dengan pengalaman sebagai kepala daerah sudah banyak dilalui dalam memipin, mulai dari menjabat sebagai Bupati Bintan dua periode,  kini nakhodai Provinsi Kepulauan Riau membawahi 7 Kabupaten Kota, upayakan ekonomi pulih.

Upauya Ansar Ahmad gunakan dua track strategy, pertama melalui UMKM, manfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yaitu bantuan kredit dengan bunga 0%, sebagai stimulus kepada pelaku UMKM sebesar Rp20 juta/UMKM. Program ini  bekerjasama dengan BRK Syariah.

Sepanjang tahun 2022 telah terserap Rp14,3 miliar, penerima manfaat 755 UMKM. Program ini merupakan jurus jitu mendapat sambutan baik dari masyarakat, pada tahun 2023 ini, terus dilanjutkan sehingga geliat ekonomi masyarakat terus merangkak naik.

Menurut Ansar “Pemprov Kepri menyediakan bantuan modal kredit Rp20 juta, untuk 2.000 UMKM di tahun 2022 tanpa bunga. Kita bekerja sama dengan bank daerah, bunganya pemda yang menanggung. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias memanfaatkan itu. Tahun 2023 kita menambah lagi 1.000 UMKM” ungkapnya.

Upaya Ansar Ahmad gelorakan saat menjadi salah satu panelis berikan paparan dalam Diskusi Panel Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19, hingga Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung AA. Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Strategi kedua yang digagas Ansar Ahmad mendorong percepatan investasi, dengan berbagai diskresi Pemerintah Pusat, seperti FTZ dan KEK,  upaya pemprov kepri tak kalah penting mendorong pelayanan birokrasi investasi, lebih baik, cepat, efisien dan efektif.

Menurut Ansar insentif, tidak hanya dalam bentuk fiskal, tapi pelayanan birokrasi investasi yang baik juga salah satu langkah kongkrit jadi isyarat percepatan pemulihan ekonomi, seiring dibukanya kran pariwisata nasional, piluang provisi kepri semakin nyata untuk pemulihan ekonomi di Provinsi Kepri.

Hasilnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sempat terkontraksi di angka -3,84 persen, pada 2021 secara agregat ekonomi tumbuh 3,86 persen. Di tahun 2022, sampai triwulan III ekonomi Kepri tumbuh mencapai 6,03 persen, urai Ansar.

Selama hampir 2 tahun  terakhir pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau stabil naik. Bahkan di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat yang tertinggi, jika dibandingkan dengan 7 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2022 tumbuh sebesar 5,09 persen.

Hal tersebut di atas tertuang dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri No. 13/02/21/Th. XVIII tanggal 6 Februari 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Triwulan IV Tahun 2022. Atas perolehan itu merupakan prestasi yang baik bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Capaian pembangunan Infrastruktur di wilayah Provinsi Kepri dengan jumlah pulau, lebih dari 2.408 pulau, diantaranya 366 pulau berpenghuni, 2.042 pulau belum berpenghuni, Kepri menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur khas daerah.

Terbatasnya dana APBD Provinsi Kepri yang hanya sebesar Rp3,8 triliun, membuat Ansar Ahmad harus menjolok berbagai Kementerian di Pemerintah Pusat, untuk mencari dana yang bersumber dari APBN untuk kelangsungan pembangun di Kepri.

Upaya itu membuahkan hasil pada tahun 2023, pemerintah pusat mengalokasikan APBN sebesar Rp15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau, meningkat 11,19 persen, jika dibandingkan alokasi tahun 2022 hanya Rp14,30 triliun.

Adapun alokasi dana sebesar Rp15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga, sebesar Rp7,97 triliun, dana transfer Rp7,95 triliun, sehingga masing-masing menempati porsi alokasi 50 persen.

Pembangunan masa kepemimpinan Ansar Ahmad, berbagai proyek strategis telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022, seperti pembangunan Jalan di Natuna, Amanitas, Karimun, Lingga, pembangunan Ponton HDPE di Natuna, Lingga & Bintan, pembangunan ponton di Sedanau, Tanjung Buton, Tambelan.

pembangunan lanjutan Jembatan Marok Tua di Lingga, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan Natuna.

Adapun pembangunan jalan di Natuna yaitu Jalan Trans Batubi-Kelarik, panjang 28.27 kilometer. Jalan yang sudah dalam kondisi baik sepanjang 22.27 kilometer. sisanya  jalan yang belum dikerjakan, atau masih jalan tanah serta bergelombang  sepanjang 6 kilometer.

Untuk memaksimalkan pengoperasian jalan Trans Batubi – Kelarik ini di tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepri telah menganggarkan dana untuk  peningkatan jalan tersebut, baik melalui APBD maupun DAK sebesar Rp14,589 miliar, dilanjutkan pula tahun 2023, kembali di anggarkan Rp20,541 miliar.

Selain itu, untuk peningkatan jalan Nasional di Natuna pada tahun 2023 dari APBN dianggarkan sebesar Rp286 miliar. Yakni untuk pengerjaan peningkatan jalan Buton – Klarik sepanjang 19 kilometer.

” semua itu hasil lobi Pemprov Kepri bersama Pemkab Natuna ke pemerintah pusat. Semoga Rp286 miliar ini bermanfaat bagi masyarakat Natuna nantinya,” kata Ansar Ahmad saat meresmikan jalan Trans Batubi – Kelarik di Kabupaten Natuna.

Sedangkan ibuKota Provinsi Tanjungpinang juga dipermak wajahnya untuk menunjukkan kewibawaan Tanjungpinang, sehingga pemerintah Provinsi Kepri lakukan berbagai pengerjaan infrastruktur di Bumi Segantang Lada, agar masyarakat sejahtera serta kota tampak indah dan beseri.

Begitu pembangunan flyover Basuki Rahmat Dompak Tanjungpinang, pembangunan Median Jalan Bandara RHF Tanjungpinang, pembangunan Integrasi Pelantar 1 dan Pelantar 2  Tanjungpinang, penataan Jalan Merdeka dan Kota Tua, pembangunan Etalase Dekranasda.

Pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu, pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Tanjungpinang, penataan Jalan Kawasan Ibukota Tanjungpinang di Dompak, pembangunan Gedung PGRI Provinsi Kepri di Senggarang.

Demi daya tarik wisata manfaatkan nilai sejarah dan religi yang sudah termahsyur di Kepulauan Riau,  juga menggagas revitalisasi Pulau penyengat, sebagai Pulau Destinasi Warisan Budaya, revitalisasi Masjid Sultan Riau Penyengat di Pulau Penyengat, revitalisasi Masjid Sultan Riau Lingga, di Daik Lingga,  penataan Desa Wisata Sei Nam Kijang, di Bintan.

Pembangunan infrastruktur untuk sumber daya manusia di Provinsi Kepri, juga dibangunnya Gedung Workshop Balai Latihan Kerja di Kabupaten Karimun, Pembangunan 155 ruang Kelas baru dan Sarana Prasarana pendukung pada SMA,SMK dan SLB, Se Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Provinsi Kepri membangun rumah singgah di Jakarta, d kota Batam, untuk dapat dimanfaatkan bagi warga Kepri yang sedang menjalani pengobatan atau rujukan di Jakarta dan Kota Batam.

Menurut Ansar Ahmad, disediakannya rumah singgah bagi warga yang sedang menjalani rujukan berobat di Batam dan Jakarta, merupakan wujud keseriusan Pemprov Kepri terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Keberadaan dua rumah singgah ini dinilai sangat penting untuk masyarakat Kepri.

“Selama ini tidak sedikit masyarakat yang mengeluh kesulitan pembiayaan, ketika dirujuk ke rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal mereka. Berangkat dari sini kita berinisiatif membangun rumah singgah, untuk dapat dimanfaatkan oleh pasien maupun keluarga yang mendampinginya,” kata Ansar Ahmad.

Adapun lokasi rumah singgah di Jakarta yang semula merupakan Kantor Badan Penghubung Kepri, berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 2, RT 11 RW 02 Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bangunan tersebut telah dirombak menjadi empat lantai, dilengkapi dengan empat puluh tempat tidur.

Lokasi bangunan relatif dekat dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. selama ini menjadi rujukan bagi warga Provinsi Kepri. Selain tempat tidur, Seluruh kamar yang ada dilengkapi berbagai fasilitas, di antaranya seperti lemari pakaian dan sebagainya, disediakan pula lift untuk mempermudah dan mempercepat akses di dalam gedung.

Di tahun 2023, sejumlah proyek strategis akan terus dilanjutkan dan dilaksanakan Pemprov Kepri. Diantaranya adalah penataaan lanjutan Jalan merdeka, Jalan Tengku Umar, dan Gereja Ayam  di Tanjungpinang, pembangunan lanjutan Gedung Lembaga Adat Melayu di Tanjungpinang.

pembangunan lanjutan Etalase Dekranasda di Tanjungpinang, penataan kawasan Kuliner Akau Potong Lembu, di Tanjungpinang, penataan Kawasan Gurindam 12 di Tanjungpinang, penataan lanjutan jalan di Pulau penyengat, di Tanjungpinang, revitalisasi perpipaan PDAM Tirta Kepri di Tanjungpinang, pembangunan RSUP dan Rumah Sakit Jiwa Engku Haji Daud, di Tanjung Uban.

pembangunan Jalan di Nation, Kepulauan Anambas dan Karimun, pembangunan jalan di Penagi-Maranas di Natuna, pembangunan jalan Klarik di Natuna, pembangunan jalan Letung Kepulauan Anambas, pembangunan jalan Selat belia, Tanjungbatu, Karimun, pembangunan pelabuhan Penagi, Natuna.

Pembangunan Pelabuhan Kualamaras Letung, Kepulauan Anambas, Pembangunan Penanganan Banjir di Tanjungpinang dan Bintan, pembangunan penanganan banjir di Kampung pisang Bintan, pembangunan penanganan banjir di km 10 Tanjungpinang, pembangunan Ponton HDPE di Kepulauan Anambas dan Bintan, pembangunan kampus UMRAH.

Jembatan Batam-Bintan Impian masyarakat Kepri, untuk memiliki jembatan terpanjang di Indonesia, menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan, terus diperjuangkan Ansar Ahmad, berbagai upaya terus melakukan untuk meyakinkan pemerintah pusat, pembangun Jembatan Batam-Bintan.

Jembatan yang akan membentang sepanjang 14,74 KM dengan pembagian 7,98 KM untuk menghubungkan Pulau Bintan dengan Pulau Tanjung Sauh, 6,76 KM dari Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Batam. Nantinya jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang se-Indonesia.

Jembatan tersebut nantinya merupakan pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau,  dapat menjadi karya monumental kebanggaan bagi masyarakat Kepulauan Riau, maupun bagi Indonesia. Adapun anggaran untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan ini menelan biaya Rp. 14,74 triliun.

Dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunannya, tentu beberapa pihak akan terkait tugas dan tanggung jawab, termasuk pula Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan, dalam penyelesaian Readines Criteria (kriteria yang menjadi kesiapan lahan).

Seperti dokumen Perencanaan (DED)  Tahun 2005 dan Review Design Tahun 2010, telah selesai, dokumen Lingkungan Jembatan Batam–Bintan telah selesai dilaksanakan  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melalui APBD tahun 2021.

Surat Keputusan Persetujuan Teknis Andalalin telah selesai dengan  nomor: KP.81/LT.408/DJPD- ANDALALIN / 2022 tanggal 08 Februari 2022, Rekomendasi vertical clearance, telah diberikan melalui Kementerian Perhubungan melalui  Dirjen Perhubungan Laut, nomor Al.303/3/18/DJPL/2021, tanggal 22 Maret 2022.

Kemudian Kawasan hutan Produksi seluas 10,86 hektar di Tanjung Sauh telah  mendapatkan Izin Pinjam Pakai, melalui Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor :SK.478/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 Tanggal 18 mei 2022.

Pengadaan Lahan Pelaksanaan pengadaan tanah pada  Pembangunan Jembatan Batam –  Bintan, jumlah seluruh lahan yang  dibutuhkan sebesar ± 74,43 hektar, dengan rincian sebagai berikut Pulau Batam dengan Luas Lahan yang diperlukan untuk akses jalan pendekat menuju jembatan Batam – Bintan,  16,534 Hektar, dalam proses pengurusan sertifikat, pengalokasian lahan dari BP Batam ke  Kementerian PUPR.

Kemudian Pulau Tanjung Sauh sudah dibebaskan seluas ± 20,673 hektar, telah bersertifikat sebanyak, 4 sertifikat ,  Pulau Buao sudah dibebaskan seluas  ± 2,479 hektar, dan telah bersertifikat sebanyak = 1 sertifikat, Pulau Bintan, Luas Lahan yang diperlukan ± 26,37 Ha, Luas lahan 24,152 Ha, telah bersertifikat  36 sertifikat.

Telah mendapat Kesepakatan Bersama dan telah ditandatangani Antara Kementerian PUPR, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Terkait Pembangunan Jembatan Batam – Bintan, pada bulan Desember tahun 2022 lalu.

Keyakinan Ansar Ahmad, jembatan Batam-Bintan itu tidak hanya mimpi bagi masyarakat Kepri, tetapi juga impian besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan adanya infratrusktur yang baik di daerah perbatasan, tentunya akan menambah kewibawaan bangsa dihadapan negara-negara lain.

“ Daerah Kepri berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. adanya jembatan ini, tentu akan menambah kewibawaan bangsa kita kepada negara-negara tetangga tersebut. Kita semua selalu berbicara lantang bahwa negara kita adalah negara yang besar dan kaya, maka inilah saatnya kita menunjukkan kebesaran dan kekayaan negara kita,” kata Ansar Ahmad, Minggu 29 Januari lalu, 2023.

Secara manfaat, jembatan Batam-Bintan ini juga memudahkan mobilitas kendaraan, barang, orang dagang dari kedua wilayah, muaranya menghidupkan perekonomian masyarakat, juga dampaknya  kepada daerah-daerah lain disekitarnya.

Konektivitas

Disisi lain, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun 77 Base Transceiver Station (BTS) di daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Terpencil). Pembangunan BTS) di daerah itu bertujuan untuk menghapus blankspot atau nirsinyal (area yang tidak tersentuh sinyal jaringan komunikasi seluler).

Konektivitas menjadi sangat penting untuk mempersiapkan masyarakat Kepri lebih mudah berintraksi melalui teknologi di masa transisi dari era analog, menuju era digital, sehingga pelayanan informasi terhadap masyarakat jadi makin mudah, cepat, singkat, terkini, terukur dan terstruktur.

Pemprov Kepri bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta dalam mengejar target membangun jaringan telekomunikasi berbasis layanan broadband 4G tahun 2021-2022 di beberapa titik blankspot yang masih ada di Kepri.

Dari 77 titik BTS yang akan dibangun tersebut, masing-masing terdiri dari 35 BTS jaringan 4G dengan transmitter VSAT yang akan dibangun oleh pihak BAKTI Kementerian Kominfo di Kepri. Ini difokuskan untuk daerah-daerah terpencil seperti 17 titik di Natuna, 5 titik di Bintan, 1 titik di Karimun, 12 titikdi Kepulauan Anambas.

Sedangkan sebanyak 42 titik BTS lainnya jaringan 4G dengan metode terrestrial yang akan dibangun oleh pihak operator swasta berupa tower terrestrial atau jalur komunikasi darat, dengan pembangunan tower setinggi sekitar 72 meter. 42 titik ini akan disebar masing-masing 1 titik di Karimun, 1 titik di Batam, 28 titik di Lingga, 1 titik di Bintan dan 11 titik di Natuna.

Kepri Terang

Dimasa kepemimpinannya, Ansar Ahmad tidak ingin ada lagi rumah masyarakat Kepri yang masih gelap gulita akibat tidak teralirinya arus listrik ke rumah mereka. Sejak awal menjabat, Ansar Ahmad telah mengeluarkan program andalan yaitu ‘Kepri terang’ dengan misi menerangi seluruh wilayah Kepri.

Program Kepri Terang menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, untuk memberikan dukungan pada program Nawacita yang digagas Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia mulai dari desa-desa terpencil dan terluar.

Untuk mempercepat masuknya listrik di pulau-pulau besar di Kepri, akan dilakukan pola Serah Terima Operasi (STO) antara Pemprov Kepri dengan PLN. Dalam pola STO tersebut, Pemprov Kepri akan membantu penyediaan tenaga teknis yang akan bertugas menjaga dan merawat mesin generator.

Sementara untuk beberapa pulau kecil yang tidak terlalu banyak ditinggali keluarga akan dilistriki dengan pembangkit listrik tenaga surya. program Kepri terang, Pemprov Kepri juga memberikan Bantuan Penyambungan Listrik Gratis kepada 8.108 Rumah Tangga yang kurang mampu.

Pada tahun 2022, jumlah desa berlistrik mencapai 100% yang telah menjangkau 417 Desa dengan Rasio Rumah Tangga berlistrik 95.50% atau sejumlah 635.593 Rumah Tangga dari total 672.614 Rumah Tangga.

Hasil program Kepri Terang, desa-desa yang sebelumnya gelap gulita, kini bisa merasakan terangnya lampu malam. Listrik merupakan hajat hidup dasar yang mempunyai korelasi dengan perkembangan sumber daya manusia, untuk berkompetisi di masa mendatang. Karena listrik menjadi penunjang bagi generasi muda agar bisa belajar lebih optimal.

Program Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara rutin, menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat, untuk membantu meringankan beban masyarakat yang masih terdampak dari pandemic Covid-19.

Program pemberdayaan dan penguatan kapasitas ekonomi dan kemasyarakatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022, akan dilanjutkan pada tahun 2023, antara lain bantuan insentif kepada hampir 10.000 Ketua RT dan Ketua RW se -Provinsi Kepri, bernilai Rp.1.200.000/orang.

Bantuan Biaya Operasional kepada Lebih dari 1.200 Posyandu se Provinsi  Kepri, Rp. 5 juta/Posyandu, bantuan untuk Mubaliq dan Pemuka Agama, 10.500 orang se provinsi kepri, sebesar Rp.1.000.000/orang, bantuan Hibah 940 penerima se Provinsi Kepulauan Riau, (Bantuan Masjid, Gereja, Ambulance), bantuan Beasiswa 960 orang Mahasiswa, intensif Guru PAUD, 3.800 orang.

Selanjutnya bantuan transportasi 11.552 Siswa, di 104 sekolah di daerah Hinterland dengan total anggaran lebih dari Rp 9 Miliar, bantuan biaya sekolah peserta didik baru yang tidak mampu 1.000 siswa di 93 sekolah, dengan total anggaran Rp 3 Milyar, bantuan subsidi SPP Siswa tidak mampu 5.220 siswa di 93  sekolah dengan total anggaran Rp. 3.132.000.000.

Bantuan pertanian dan perikanan, bantuan sembako kepada warga miskin, bantuan 1.122 koperasi dan UMKM dengan total 6,4 Milyar, bantuan 3.000 Gerobak kepada pelaku UMKM, bantuan penyediaan Jamkesda Rp 5,1 Milyar, bantuan Program Jaminan Sosial JKN/KIS sebesar Rp 24,1 Milyar.

Bantuan sosial kemasyarakatan Rp 6,1 Milyar, program Pengendalian Inflasi dengan Pelaksanaan Bazar dan Pasar Murah, program Mubaliq Hinterland dengan mengirimkan Mubaliq ke Pulua Pulau, dalam rangka Syiar dan mengedukasi masyarakat diwilayah hinterland, program Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Berbagai program ini telah berkontribusi dan berdampak terhadap capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan. Realisasi program-program pemulihan ekonomi nasional untuk klaster perlindungan social, bisa mengurangi beban masyarakat dan memicu peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. sumber Diskominfo Kepri. (Leader)