Kepri (Leadernusantara.com) – Setahun sudah kepemimpinan H. Ansar Ahmad, S.E,.M.M dan Hj. Marlin Agustina, nakhodai Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). sejak 24 November 2021, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dilantik bersamaan dengan Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur Bengkulu dimasa itu. Pada 24 Februari 2022 ini, maka genap lah sudah setahun.
Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 40/P tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2021 tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau untuk masa jabatan 2021-2024. Untuk mewujudkan kepri maju, Ansar –Marlin harus bekerja keras dalam menunaikan janji politiknya kepada masyarakat.
Dari awal Gubernur dan Wakil Gubernur Ansar-Marlin dilantik beban berat telah dipundak karena situasi saat itu ditengah puncak wabah Covid-19 melanda negeri hingga membuat perekonomian ketar-ketir, kehidupan social tidak tertata dengan baik, maupun dibidang lainnya juga terkena dampak yang sama.
Mengingat kondisi Kepri yang sangat memperihatinkan, Gubernur Ansar bersama wakilnya, Hj. Marlin, kompak untuk menyusun program kerja dalam menangani ekonomi yang tengah terpuruk, tanpa mengeallelah pasca usai melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).
Untuk memulai kiprahnya selaku kepala daerah Kepri, Ansar-Marlin melakukan rapat koordinasi dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta komunikasi dengan kabupaten/kota yang ada di Kepri, guna untuk mencari fakta yang harus diurai dalam mengatasi situasi ekonomi yang tengah terpuruk di Provinsi Kepri pada saat itu.
Selang hanya berapa langkah Gubernur Ansar telah dapat mengetahui secara rinci bahwa ekonomi daerah Kepri memang sedang memperihatinkan, semua indikator data pertumbuhan ekonomi Kepri sedang terjun bebas hingga minus 3,8 persen di tahun 2020. dikarenakan dampak wabah covid-19 yang tak dapat ditolerir.
Dalam kondisi Kepri yang tengah kurang menguntungkan masa kepemimpinan Ansar-Marlin ditempa untuk membuktikan kemampuannya dalam menakhodai Kepri dituntut harus kerja keras, cerdas, fokus, konsisten dan berorientasi kepada azas manfaat bagi masyarakat banyak yang telah me amanahkan kepadanya, melalui pemilu kada yang lalu.
Setelah mengetahui pokok persoalan di Kepri yang harus ditangani Gubernur Ansar mencoba untuk menggali sisa-sisa strength (kekuatan) yang ada. Terus dilakukan Komunikasi, koordinasi dan kolaburasi bersama segenap instansi vertical yang ada di daerah, guna untuk menyeragamkan langkah agar bisa se irama demi Kepri maju.
Kebangkitan ekonomi Kepri pasca pandemic adalah satu hal mutlak yang disepakati untuk digesa, yang harus dilakukan adalah diawali dengan membentuk herd immunity atau kekebalan tubuh masyarakat, agar tidak mudah terdampak diserangvirus corona, sehingga bebas untuk beraktipitas dalam membangun ekonomi.
Langkah awal pemberian vaksin bagi masyarakat Kepri, baik dosis I, dosis II hingga dosis III (vaksin booster). Seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Organisasi Kemasyarakatan, pers dan stakeholder lainnya ikut ambil bagian dengan mengadakan vaksinasi massal, secara kategori di tingkat nasional vaksinasi di Kepri, termasuk 3 besar terbaik.
Puncaknya, pada akhir 2021 lalu telah dilakukan servey serologi di Kepri, untuk mengukur kekebalan tubuh masyarakat Kepri, hasilnya mencapai 89.6 persen. Artinya kekebalan tubuh masyarakat Kepri sudah cukup baik, sehingga upaya pemerintah menggesa vaksinasi, maka hasilnya dinilai cukup baik.
“Meskipun berdasarkan survey serologi, hasilnya memang tinggi. Namun kita tetap menghimbau masyarakat, untuk tetap menerapkan protokol Kesehatan dimapanun dan kapanpun. Terutama ditempat-tempat ramai,” ujar Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad.
Dengan membawa visi ‘Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya’ perlahan dan pasti, selama setahun menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, Ansar – Marlin mulai memperlihatkan hasil kinerjanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan perekonomian Kepri mulai merangkak naik, pada tahun 2021 capai 3,4 persen.
Lima misi yang mesti dituntaskan selama masa kepemimpinannya berjalan secara terintegrasi, meskipun tidak terlalu mulus karena masih dibayang-bayangi pandemic covid-19 membuat momok, namun setiap usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri dibawah komando Ansar-marlin sudah memperlihatkan hasil yang positif.
Adapun lima misi yang dimaksud adalah, pertama percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. kedua, melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan.-
Ketiga, mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa. keempat, mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kelima, mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur Kawasan.
Sebagai Gubernur, Ansar mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Kepri tidak memiliki anggaran yang banyak, untuk membangun seluruh impian masyarakat Kepri yang tertuang dalam visi dan misinya tersebut.
Namun dengan piawai berdiplomasi serta didukung dengan hubungan emosional yang baik dengan pemerintah pusat, Ansar telah berhasil meletakkan pondasi untuk segera dibangunnya sejumlah proyek strategis di Kepri, memanfaatkan dana APBN. Proyek-proyek strategis tersebut menyebar diseluruh kabupaten/kota yang ada di Kepri.
“Insya Allah dengan hubungan yang baik dan komunikasi yang intens, kita bisa meyakinkan Pemerintah pusat bahwa Kepri ini, ruang tamunya Indonesia yang perlu di poles hingga cantic, serta menunjukkan kewibawaan bangsa,” kata Ansar Ahmad.
Sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun menggunakan dana APBN setelah melalui komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur, diantaranya pengembangan pelabuhan multifungsi, Parit Rempak di Kabupaten Karimum, rencana pembangunan jembatan bebas hambatan Batam-Bintan.
Pelabunan Samudera Teluk Buton di Kabupaten Natuna, Pelabuhan Logistik Terpadu Teluk Durian di Kabupaten Kepulauan Anambas, Bendungan Letung di Kabupaten Lingga, Peningkatan jalan lingkar Tanjungpinang-Bintan, pembangunan jalur Lintas Barat (bagian-2) di Kabupaten Bintan.
Penataan kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, pembangunan SPAM regional di Kabupaten Bintan, Pembangunan Estuari DAM Busung di Kabupaten Bintan, integrasi pelantar I dan plantar II pelabuhan Kuala Riau di Tanjungpinang, Pelabuhan pengumpan regional kota Segara Tanjung Uban di Kabupaten Bintan.
Tidak hanya di bidang infrastruktur, selama setahun kepemimpinan Ansar-Marlin juga telah berhasil sejumlah terobosan di bidang peningkatan perekonomian. Salah satunya yang benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, seperti program pemberian pinjaman modal lunak dengan Bungan 0 % kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) se Kepri.
Dalam hal tersebut Pemprov Kepri bekerjasama dengan Bank Riau Kepri (BRK). Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk menanggung seluruh bunga pinjaman yang dilakukan pelaku UMKM.
“Kita berusaha untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang sedang susah. UMKM ini adalah sektor ril penggerak perekonomian, sementara selama pandemic banyak terhenti beraktifitas, adanya program pinjaman lunak, bunganya yang di tanggung oleh pemerintah, semoga menjadi penyemangat baru bagi masyarakat untuk bangkit kembali,” harap mantan anggota komisi V DPR RI.
Untuk sektor pariwisata, Gubernur Ansar juga telah berupaya keras dengan menciptakan berbagai regulasi untuk membangkitkan dunia pariwisata di Kepri. Mengingat sector pariwisata adalah yang paling terdampak selama wabah pandemic muncul, banyak perhotellan dan resort yang tutup, mengakibatkan sejumlah karyawan di rumahkan.
Saat ini pandemic belum hilang sepenuhnya, kasus-kasus baru masih terjadi secara fluktuatif, bagaimanapun juga, sector pariwisata harus dihidupkan kembali. Kran kunjungan wisman ke Kepri, terkhusus untuk lokasi wisata terpadu, harus segera dibuka agar perekonomian tumbuh kembali.
Namun Kesehatan, keamanan dan kenyamanan harus diperhatikan, dengan berkoordinasi secara intens ke pemerintah pusat, akhirnya Gubernur Ansar berhasil meyakinkan pusat maka lahirlah skema travel bubble. Yang mana melalui skema ini turis mancanegara bisa masuk dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah pusat.
Untuk di Indonesia, penerapan travel bubble ini hanya untuk Bali dan Kepri. Sedangkan di Kepri dibatasi di dua lokasi, yakni di lokasi wisata Lagoi di Bintan dan di Nongsa Batam.
“Kita terapkan ini setelah melewati berbagai rapat, baik ditingkat pusat maupun daerah. Bahkan beberapa kali kita melakukan rapat dengan negara tetangga, seperti Singapura untuk saling memberikan informasi tentang kesiapan kedua negara, terkait penerapan travel bubble ini,”kata Ansar.
Adapun kebijakan yang tidak kalah penting ialah pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terkait pengelolaan wilayah labuh jangkar di laut Kepri yang mulai menemui titik terang, jelasnya.
Beberapa lokasi yang diusulkan untuk menjadi kawasan labuh jangkar di Kepri sudah di tetapkan, bahkan Pemerintah pusat telah memberikan 2 lokasi labuh jangkar, yaitu Selat Riau dan Tanjung Berakit, juga akan memberikan 1 lokasi lainnya, di wilayah labuh jangkar kawasan Tanjung Pinggir Batam, untuk di kelola Kepri melalui Perusahan Daerah ( Perseroda ) Badan Usaha Pelabuhan Kepri (BUP Kepri ) .
Berita baik untuk masyarakat Kepri, didapatkan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Hj. Ansar Ahmad saat melakukan video conference bersama Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, pada awal Februari.
Gubernur menanggapi ini merupakan sebuah anugerah, bagi masyarakat Kepri, karena kebijakan labuh jangkar yang kewenangannya diberikan kepada daerah, adalah sebuah harapan yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Alasannya tentu akan menambah PAD yang dapat diserap kedepannya.
Adapun wilayah labuh jangkar di perairan Kepulauan Riau yang sudah ditetapkan oleh kementerian perhubungan, wilayah labuh Tanjung Balai Karimun, penetapannya sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) nomor 17 tahun 2017 dan pengelolaannya oleh Pelindo I (Persero), dengan luas area lebih kurang 96.470.063 M².
Wilayah labuh lainnya adalah Pulau Nipah, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri (SKM) nomor 222 tahun 2019 dengan luas 54.733. 770 M² dan KM nomor 223 tahun 2019 dikeloka oleh PT Asinusa Sekawan dan Pelindo (Persero) dengan luas area terdiri dari zona A seluas 18.808. 877 M², zona B seluas 9.641.965 M² dan zona C seluasb 16.818.965 M².
Kemudian wilayah labuh Pulau Galang yang ditetapkan sesuai KM nomor 148 tahun 2020 dikelola oleh Bias Delta Pratama, dengan luas area 251.308.785 M². Wilayah labuh Perairan Kabil (selat riau ) sesuai KM nomor 216 tahun 2020, pengelolaannya masih proses konsesi/kerjasama, PT Pelabuhan Kepri (perseroda), dan luas areanya 18.867.197 M².
Juga wilayah labuh Tanjung Berakit sesuai dengan KM nomor 30 tahu. 2021, juga pengelolaannya masih proses konsesi/kerjasama dengan PT Pelabuhan Kepri (perseroda) dengan luasan area meliputi zona A, seluas 185.325.246 M², zona B seluas 84.005.592 M².
Adapun wilayah labuh yang sesuai kepentingannya di pelabuhan Batam pada terminal Batu Ampar dan terminal Sekupang sesuai KP nomor 775 tahun 2018 dikelola oleh penyelenggara pelabuhan dengan luas masing-masing; zona A seluas 6.709.960 M² dan zona B seluas 12.187. 566 M².
Walaupun masih dalam tahap konsesi, namun dari kedua lokasi labuh jangkar tersebut, ada beberapa titik lokasi labuh jangkar yang pengelooaannya oleh BUMD Kepri, atau PT. Pelabuhan Kepri. Seperti wilayah labuh di perairan Kabil dan Tanjung Berakit, bahkan pemerintah pusat menyarankan agar wilayah labuh di Tanjung Pinggir Batam, juga menjadi salah satu area yang dikelola Pemda.
” Hal itu tentu menjadi kabar baik bagi kita semua, di awal 2022 ini, dengan pengelolaan labuh jangkar yang diserahkan kepada Kepri, tentu akan ada proyeksi PAD yang bisa kita dapatkan nantinya. Namun belum masuk ke tahap pembicaraan berapa proyeksi PAD yang bakal kita peroleh. Yang pasti akan ada tambahan PAD nanti dari kegiatan ini,” kata Gubernur Kepri H Ansar Ahmad.
Selaku pemimpin daerah, Ansar Ahmad memang piawai dan berpengalaman, mulai dari karir ASN juga 2 Periode sebagai Bupati Bintan serta menjadi Anggota DPR RI, kini memegang tampuk selaku Gubernur Kepri, patut menjadi contoh suri tauladan bagi putra-putri daerah Kepri.
Ansar mengharapkan kepada seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri, agar menjadi mitra dalam pelayanan terhadap masyarakat, harap Ansar.
“Sebagai pemimpin, kita semua harus selalul memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” serunya.
Sebelum pandemi, jumlah kunjungan wisman di Kepri tercatat terbanyak ke-2 setelah Bali. Sedangkan urutan ketiga ditempati oleh DKI Jakarta. Paska pandemi, jumlah kunjungan wisman sepi, bahkan nyaris tidak ada, dengan adanya skema travel bubble ini, Ansar berharap menjadi salah satu stimulus untuk membangkitkan kembali dunia wisata Kepri.
Mendulang Prestasi
Berbekal pengalamannya berkiprah dari bawah (grass root) Ansar Ahmad menjadi Gubernur di Indonesia yang dinilai cukup visioner, kreatif dan aktif. Bahkan di 2021 lalu Ansar membuktikannya dengan menerima banyak penghargaan.
Diantaranya dinobatkan sebagai Inovator Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021, dengan Proses Izin dengan Jarimu (SIJEMPOL) dari Menpan RB karena mampu menata sistem pelayanan dan birokrasi di daerah.
Penghargaan lainnya adalah sebagai Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah 2021 dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepri, serta Anugerah Pelayanan Teknologi Tepat Guna, Berprestasi Tingkat Nasional TTG ke-22 dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
Tidak hanya itu, Ansar juga berhasil menerima anugerah sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak (Provila) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2021. Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 (Kategori Utama) pada 23 September 2021, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
Penghargaan bergengsi lainnya yang telah diterimanya, seperti INews Indonesia Awards, juga memberi anugerah kepada Ansar Ahmad kategori sebagai Gubernur yang berhasil membawa daerahnya, tercatat sebagai Integrated Digital Public Service System 2021.
Begitu juga dengan Best Governor For Empowerment and Education 2021 dari Metro TV. Juga mengalir dari Ombudsman RI, Ansar menerima Anugerah dengan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021.
Prestasi lainnya masih banyak lagi yang mengiringi perjalanan Ansar-Marlin selama 2021. Seperti Penerima Anugerah Kebebasan Pers tahun 2021, dengan kategori khusus Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia, Penganugerahan Hasan Wirayudha Perlindungan PMI Award 2021, serta pemenang Kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri 2021.
Selanjutnya anugerah sebagai Provinsi yang Berkomitmen Tinggi, dalam Program JKN dengan Cakupan Kepesertaan Tertinggi 2021, di Wilayah BPJS Kesehatan, peraih Opini WTP atas keberhasilan Pemprov Kepri Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2021 dari BPK. Anugerah dari BNPB Tangguh 2021, serta Gubernur penerima Anugerah Meritokrasi LKASN tahun 2021.
Sejumlah prestasi tersebut menjadi bukti bahwa Gubernur Ansar serius bekerja untuk Kepri. Dan Atas semua prestasi yang dia raih tersebut, dengan jujur Ansar mengakui jika semua itu ada andil dari para pemimpin Kepri dimasa sebelumnya, serta andil seluruh FKPD, OPD dan masyarakat Kepri.
Menurut Ansar “Setiap anugerah dan penghargaan yang saya terima, adalah prestasi seluruh masyarakat Kepri, maka saya berterimakasih kepada seluruh masyarakat Kepri, tanpa terkecuali”, kata Ansar.
Kita semua patut bangga terhadap Kepri dan patut mengisi Kepri ini dengan pembangunan yang kongkrit, prestasi merupakan bonus dari hasil jerih payah kita semua yang sudah dilakukan. Yang terpenting adalah kita kerja amanah, sungguh-sungguh, serius, fokus dan tuntas, ucap Ansar bersahaja.
Selama setahun masa kepemimpinannya, Ansar mengaku cukup banyak menerima saran dan bahkan kritikan dari berbagai unsur masyarakat. Sebagai pemimpin yang terbuka dan tidak anti kritik, setiap saran dan kritikan justru dijadikannya sebagai bumbu, atau referensi dalam upaya memperbaiki kinerja.
“Saya berterimakasih atas saran dan kritikan yang telah disampaikan selama ini. Sebagai manusia biasa, tak luput dari salah dan lupa, saya pribadi dan Pemerintah sangat membutuhakan hal itu. Sampai kapankun Pemerintah akan selalu membutuhkan masukan dan saran dari masyarakat, tujuannya agar pembangunan Kepri dapat berjalan dengan baik lagi,” pungkas Ansar. Sumber HumasKominfoKepri. (Leader)
Discussion about this post