RKPD 2027 Padang Pariaman Dipertajam, JKA Tekankan Pemulihan Pascabencana

PADANG PARIAMAN, LEADERNUSANTARA.COM — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai menyusun arah pembangunan 2027 dengan menempatkan pemulihan pascabencana, penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan ketahanan daerah sebagai prioritas.

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menegaskan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, terutama dampak banjir dan longsor yang dalam beberapa waktu terakhir memengaruhi infrastruktur, aktivitas ekonomi hingga pelayanan dasar.
Penegasan itu disampaikan John Kenedy saat membuka sekaligus memimpin Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penyusunan RKPD 2027 dan evaluasi capaian kinerja Triwulan II 2026 di Dempo Anai Land, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Jumat (17/7/2026).

Rakerda tersebut diikuti Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat serta pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Menurut John Kenedy, RKPD bukan sekadar dokumen administratif tahunan.

Dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk menentukan prioritas pembangunan, arah kebijakan anggaran dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah.

“Agenda hari ini menjadi dasar dalam menyusun RKPD Tahun 2027. Apa yang kita putuskan akan menentukan arah kebijakan anggaran, alokasi sumber daya dan efektivitas pembangunan,” tegasnya.

Ia menilai, kondisi pascabencana harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga harus memastikan pembangunan berikutnya mampu mengurangi risiko bencana serupa.

“Kita tidak hanya dituntut membangun kembali, tetapi memastikan proses pembangunan dilakukan dengan pendekatan build back better—membangun lebih baik, lebih aman dan lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD menerjemahkan agenda pemulihan pascabencana ke dalam program yang konkret, terukur dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Sejumlah agenda yang ditekankan meliputi rehabilitasi infrastruktur terdampak bencana, penguatan drainase dan pengendalian banjir, penataan kawasan rawan longsor serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Selain pemulihan pascabencana, arah pembangunan 2027 juga diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan.

Hal itu sejalan dengan tema pembangunan 2027, yakni “Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Ketahanan Pangan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemulihan Pascabencana.”

John Kenedy juga mengingatkan OPD agar lebih cermat menyusun program di tengah kondisi fiskal nasional yang penuh tantangan. Setiap program harus memiliki prioritas yang jelas, realistis dan dapat diukur pencapaiannya.

“Kita tidak boleh berhenti merencanakan pembangunan. Kita harus tetap berjalan, tetap berbakti kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik,” katanya.

Ia berharap Rakerda menghasilkan rumusan pembangunan yang tidak hanya kuat secara perencanaan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Terutama dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, memperkuat perlindungan sosial serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana.

Sementara itu, Sekretaris Bapelitbangda Padang Pariaman, Nofrianti, mengatakan Rakerda juga menjadi forum evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah hingga Triwulan II 2026.

Evaluasi tersebut, kata dia, menjadi dasar untuk menyusun langkah percepatan pelaksanaan program pada Semester II 2026 sekaligus menyempurnakan perencanaan pembangunan 2027.

“Forum ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi seluruh perangkat daerah, sehingga pembangunan 2027 lebih efektif, terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Versi ini lebih formal dan matang secara jurnalistik, dengan fokus utama pada substansi RKPD, dampak bencana, prioritas pembangunan, dan arahan JKA, bukan sekadar rangkaian kegiatan pemerintahan.