• Tanjungpinang
  • Bintan
  • Batam
  • Karimun
  • Lingga
  • Natuna
  • Anambas
  • Pendidikan
  • Opini
Rabu, 18 November 2026
Leader Nusantara
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Kepri
  • Riau
  • Sumbar
  • Galeri Foto
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Kepri
  • Riau
  • Sumbar
  • Galeri Foto
  • Advertorial
No Result
View All Result
Leader Nusantara
No Result
View All Result

Gubernur Ansar: Reforma Agraria Beri Kepastian Hukum Atas Tanah

ADVETORIAL

Leadernusantara.com by Leadernusantara.com
22/09/2021 3:54 PM
in Advertorial, Kepri
0
Gubernur Ansar: Reforma Agraria Beri Kepastian Hukum Atas Tanah
0
SHARES
22
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Baca Juga

Seni Gendang Tradisional Kepri Perkuat Karakter Generasi Muda yang Disiplin, Kreatif, dan Berbudaya

Status Keanggotaan Novianto di PWI Berakhir, Cak Iban: Keputusan Organisasi Harus Dihormati

Gubernur H Ansar Ahmad saat mengikuti Video Conference Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun 2021 Program Reforma Agraria Oleh Presiden RI Joko Widodo dari Gedung VIP Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (22/9).
LEADERNUSANTARA.COM, BATAM – Pemprov Kepri bersyukur karena Pemerintah Pusat telah melahirkan program reforma agraria yang memberikan kepastian hukum atas hak dan status tanah. Dengan kepastian status hukum yang jelas, maka keberadaan tanah secara maksimal bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan dan peningkatan ekonomi.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur H Ansar Ahmad usai mengikuti Video Conference Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun 2021 Program Reforma Agraria Oleh Presiden RI Joko Widodo dari Gedung VIP Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (22/9).

 

Hadir juga Wakil Gubernur Hj Marlin Agustina, Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman, Kabinda Kepri, Kepala Zona Kamla, Danlantamal IV Tanjungpinang, Pangkogabwilhan diwakili Kaskogabwilhan, Dangkusmala diwakili Kepala Staf Guskamla, Kajati Kepri yang diwakilkan Kajari Batam dan Pj Sekdaprov Kepri.

Menurut Gubernur Ansar, program reforma agraria yang diinisiasi oleh Badan Pertanahan Nasional, menjadi solusi terbaik dalam upaya mengatasi permasalahan sektor agraria termasuk di Kepri.

“Persoalan seperti sengketa tanah, alih fungsi lahan pertanian yang masif, kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan sosial hingga turunnya kualitas lingkungan hidup, tidak akan terjadi lagi kedepannya,” kata Gubernur Ansar.

Terkait dengan penyerahan sertifikat redistribusi tanah, Gubernur Ansar sangat berharap, agar penerima manfaat reforma agraria ini, bisa memanfaatkan setiap tanah yang dimilikinya menjadi sumber ekonomi.

Dengan kata lain, tanah tanah tersebut agar betul-betul dikelola, dimanfaatkan, dibudidayakan semaksimal mungkin, sebagai sumber pendapatan keluarga.

Pemerintah Provinsi Kepri akan terus memberikan penguatan melalui akses reforma, yakni memberikan fasilitasi atas permodalan, teknologi, distribusi hingga pemasaran hasil pertanian.

“Saat ini kami juga telah membentuk tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai komitmen hadirnya pemerintah mengatur permasalahan tanah,“ kata Gubernur Ansar.

Di tempat yang sama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau Askani mengatakan, secara nasional akan ada lebih dari 124.120 ribu redistribusi tanah yang akan diserahkan berikut sertifikatnya, langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Khusus untuk Provinsi Kepri, akan ada sebanyak 10.500 bidang tanah, yang akan kita re-distribusikan sekaligus sertifikat tanahnya. Hanya saja, untuk saat ini baru kita serahkan sebanyak 3.180 bidang.

Gubernur H Ansar Ahmad saat mengikuti Video Conference Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun 2021 Program Reforma Agraria Oleh Presiden RI Joko Widodo dari Gedung VIP Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (22/9).

 

Jumlah sebanyak itu, merupakan hasil pelepasan kawasan hutan yang ada di Kepri. Termasuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL, penyerahan tanah hasil penguasaan tanah negara, yang telah habis pakai dan juga terlantar.

Sementara itu Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, reforma agraria merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan atas kepemilikan tanah.

Karena menurut Presiden Joko Widodo, konflik agraria di negara kita telah berlangsung sangat lama. Karena itu, negara hadir ingin menuntaskan persoalan ini, tentunya dengan memberikan solusi tebaik, sehingga tidak ada lagi persoalan sengketa tanah.

Narasi/Foto: Humprohub Setdaprov Kepri

Discussion about this post

Berita Terkini

Fokus Karier Wasit Voli Nasional, Muhammat Ramadan Mundur dari Ketua PWI Anambas

Fokus Karier Wasit Voli Nasional, Muhammat Ramadan Mundur dari Ketua PWI Anambas

17 November 2026
KEJORA IV SMAN 1 Lubuk Alung, Cetak Generasi Kreatif dan Berkarakter

KEJORA IV SMAN 1 Lubuk Alung, Cetak Generasi Kreatif dan Berkarakter

17 November 2026
BKMT Padang Pariaman Didorong Perkuat Ketahanan Keluarga dan Bentengi Generasi Muda dari Narkoba

BKMT Padang Pariaman Didorong Perkuat Ketahanan Keluarga dan Bentengi Generasi Muda dari Narkoba

15 November 2026
SDN Lubuak Aluang Juara Futsal HUT Padang Pariaman, Final Tingkat SMP Dijadwalkan Ulang

SDN Lubuak Aluang Juara Futsal HUT Padang Pariaman, Final Tingkat SMP Dijadwalkan Ulang

14 November 2026
Akhmad Munir: Wartawan Harus Adaptif, Jurnalisme Profesional Jadi Penawar Hoaks di Era Digital

Akhmad Munir: Wartawan Harus Adaptif, Jurnalisme Profesional Jadi Penawar Hoaks di Era Digital

12 November 2026
Upaya Rebut Piala Bupati, 16 TIM Futsal SMP/MTs Padang Pariaman Bersiap Maju Ke Babak Penentuan

Upaya Rebut Piala Bupati, 16 TIM Futsal SMP/MTs Padang Pariaman Bersiap Maju Ke Babak Penentuan

12 November 2026
HUT KE-15 Nasdem, Joe Aplinanda Dorong Generasi Muda Perkuat Kepedulian Sosial

HUT KE-15 Nasdem, Joe Aplinanda Dorong Generasi Muda Perkuat Kepedulian Sosial

11 November 2026
481 Taruna-Taruni SMKN 3 Pariaman Resmi Dilantik, Disiplin dan Pembentukan Karakter Jadi Penekanan

481 Taruna-Taruni SMKN 3 Pariaman Resmi Dilantik, Disiplin dan Pembentukan Karakter Jadi Penekanan

11 November 2026
Hakim PN Tanjungpinang Tegur Hai Seng, Wajib Bayar Rp10,82 Miliar kepada Arbain dalam Sidang Aanmaning

Hakim PN Tanjungpinang Tegur Hai Seng, Wajib Bayar Rp10,82 Miliar kepada Arbain dalam Sidang Aanmaning

10 November 2026
PROYEK IRIGASI SALODAKO Rp399 JUTA DISOROT, PAPAN PROYEK BUKAN JAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN!

PROYEK IRIGASI SALODAKO Rp399 JUTA DISOROT, PAPAN PROYEK BUKAN JAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN!

9 November 2026
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Kepri
  • Riau
  • Sumbar
  • Tanjungpinang
  • Bintan
  • Batam
  • Karimun
  • Lingga
  • Natuna
  • Anambas
  • Pendidikan
  • Opini
  • Galeri Foto

Pengunjung

3099224
Hari ini : 3149
Total Kunjungan : 3099224
Who's Online : 130

© 2018 Leader Nusantara. All Rights Reserved.

  • Redaksi
  • Pedoman
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Kepri
  • Tanjungpinang
  • Bintan
  • Batam
  • Karimun
  • Lingga
  • Natuna
  • Anambas
  • Riau
  • Sumbar
  • Pendidikan
  • Opini
  • Galeri Foto
  • Advertorial
  • Redaksi
  • Pedoman

© 2018 Leader Nusantara. All Rights Reserved.