DPRD Natuna Sahkan APBD Natuna Rp.1,35 Triliun

Natuna (Leadernusantara.com) – DPRD Natuna sahkan anggaran APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1,35 Triliun. Acara berlangsung di Gedung DPRD jalan Yos Soedarso Kelurahan Batu Hitam Ranai Kecamatan Bunguran timur Natuna pada pukul 09.00 WIB pagi ini tidak dihadiri oleh pihak eksekutif, Bupati dan Wakil Bupati dan Sekda serta OPD Natuna.

Paripurna DPRD yang berlangsung Rabu,(28/08) itu meskipun tidak satupun dihadiri oleh pihak Pemda Natuna tetap berjalan lancar tanpa hambatan.

Menurut Hadi Candra,S.Sos selaku pimpinan rapat Paripurna kepada wartawan mengatakan,”Tidak masalah, pelaksanaan rapat sudah korum, malah kita yang bertanya kepada pihak Pemda kenapa beliau tidak hadir, Kami rasa semua keinginan Komandan itu sudah kita penuhi, kalau mereka ada keberatan jangan diantar kepada kami, kalau sudah diantar tentu kami selaku DPRD harus membahas secepatnya, agar pembangunan di kabupaten Natuna tidak terkendala nantinya.”Terang Candra.

Kenapa pihak pemda tidak hadir pada acara tersebut, “Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab, silakan saja tanyakan ke beliau-beliau.

Dalam pelaksanaan acara ini dalam tahapan kami pihak DPRD sudah melalui prosedur, kami juga memberitahukan dan sudah mengirim undangan ke pihak Pemda Natuna. Jadi acara ini tidak menyalahi aturan sudah sesuai undang-undang.”Tegas Candra.

Pengesahan APBD tahun anggaran 2020 kali ini tidak seperti biasanya tanpa ada penandatanganan berkas antara Pemda dan DPRD.

Sebelum APBD disahkan 6 fraksi DPRD Natuna menegaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna agar menggunakan dana APBD sesuai peruntukannya yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Diantaranya, memperhatikan kebutuhan pelayanan medis, melengkapi obat-abatan di RSUD dan di Puskesmas, serta memperhatikan kesejahteraan tenaga guru, menempatkan guru secara merata di setiap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Natuna, juga
Memperhatikan tambahan dana insentif para Ketua RT, RW di Kabupaten Natuna. Fraksi PAN juga meminta pemerintah daerah agar benar-benar memperhatikan sektor ekonomi perikanan, pariwisata serta lainya.

Sampai berita ini dimuat Media ini belum berhasil melakukan klarifikasi terkait ketidak hadiran pihak Pemda Natuna di acara paripurna pengesahan APBD tahun 2020 tersebut.
(Herman)