Direktur Cerdas Demokrasi Ajak Masyarakat Tak Pilih Kotak Kosong Pada Pilkada Bengkayang

Bengkayang Kalbar (leadernusantara.com)- Direktur Cerdas Demokrasi Indonesia, Crisantus Heru Siswanto mendorong pentingnya kesadaran politik masyarakat dalam Pilkada 2024.

Diharapkannya masyarakat dapat mengunakan hak politiknya dengan bijak dan tidak memilih kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Bengkayang, sebut Crisantus Heru Siswanto, di  Pontianak, pada 10 September 2024.

“Kita mengimbau masyarakat untuk mengunakan hak pilihnya dengan bijak dan tidak memilih kotak kosong,” kata Crisantus Heru Siswanto.

Direktur Cerdas Demokrasi Indonesia itu, mengemukakan beberapa alasan masyarakat, sebaiknya tak memilih opsi ini. Walaupun sejatinya memilih kotak kosong juga bagian dari proses demokrasi dan sah secara hukum.

“Tapi dalam konteks demokrasi yang ideal, bisa diartikan sebagai apatisme politik, karena setiap suara punya peran penting memberikan legitimasi kepada pemimpin daerah,”

Menurutnya, Pilkada merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Esensi dari pesta demokrasi itu, adalah memilih pemimpin di daerah yang diyakini, mampu membawa perubahan dan kemajuan daerahnya.

“Tapi memilih kotak kosong, bisa dikatakan tidak memiliki kontribusi dalam Pilkada tersebut,” katanya.

Hanya dengan memilih pasangan calon yang ada memungkinkan masyarakat memberikan dukungan terhadap visi dan misi yang dirasa sesuai kebutuhan. Sekaligus, pemimpin terpilih punya legitimasi yang kuat.

Disamping itu, jika kotak kosong menjadi pemenang, akan memperpanjang ketidakpastian politik suatu daerah, karena Pilkada mesti diulang. Dampaknya, memperlambat pengambilan kebijakan, dan biaya makin besar, ujarnya.

Seharusnya anggaran yang ada dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tapi karena Pilkada kembali diulang, pemerintah harus menganggarkan lagi, tentunya yang dirugikan masyarakat, paparnya.

“Maka dari itu, masyarakat harus bijak melihat lebih banyak manfaat atau mudarat,” ungkapnya.

Disamping itu, Ruang demokrasi sudah sangat terbuka dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60, esensi dari putusan ini mencegah kotak kosong. Hanya saja tak dimanfaatkan partai dan kandidat yang lain untuk memajukan calon. (Maria)