Dewan  Undang Kabag Ekonmi Terkait Kelangkaan Solar di Natuna

Natuna, leadernusantara.com-Terkait kelangkaan BBM Solar di sejumlah  Kecamatan di Kabupaten Natuna yang terutama di Pulau-Pulau mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi sejak beberapa bulan ini. Masyarakat banyak yang mengeluh, terutama dari kalangan yang berprofesi sebagai sopir Truk dan nelayan.

Pemerintah kabupaten Natuna Melalui Kabagian perekonomian dan Sumberdaya alam Serektariat Daerah Kabupaten Natuna menggelar rapat kerja Bersama Komisi II DPRD Natuna, Rabu (15/6/2022).

Rapat yang dipimpin langsung Ketua komisi II DPRD Natuna, Marzuki dihadiri Ketua DPRD Natuna,Daeng Amhar sDaeng Ganda, Wakil Ketua I DPRD Natuna, Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Perhubungan Natuna, Kepala Dinas Perikanan Natuna, Kepala Dinas Ketahanan dan Pertanian Natuna
Marzuki menyampaikan, banyak keluhan dari para Nelayan yang mengadu atas kelangkaan BBM Solar bersubsidi. Oleh karena itu, harus dihitung betul-betul berapa kuota minyak yang cukup untuk kebutuhan para Nelayan.
Berdasarkan data tahun 2021dari Kabag Ekonomi, kuota minyak Solar subsidi untuk Natuna sebanyak 7700 Kilo liter= 7.700.000 Liter. Kedepan tolong dihitung kembali, berapa kebutuhan solar untuk Natuna, agar tidak ada lagi keluhan dari para Nelayan.
“Kita minta kepada BPH Migas untuk betul-betul menghitung kebutuhan solar untuk Natuna. Jangan samakan cara menghitung di daerah lain dengan Natuna, karena Pompong ukuran 5 GT milik Nelayan Natuna itu, mereka melaut sampai ke perbatasan dan bermalam di laut, kadang sampai 7 hari, ” kata Marzuki.
Politisi Gerindra ini menyarankan agar tidak terjadi kelangkaan minyak solar bersubsidi terus menerus, maka mohon kerjasama untuk meningkatkan pengawasan dari pemerintah.
“Kita ingin BBM bersubsidi jenis solar ini bisa dinikmati oleh para Nelayan, bukan di nikmati oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Kalau perlu untuk meningkatkan pengawasan penjualan minyak subsidi, kita minta bantuan dengan aparat penegak hukum. Kan jelas pembelian minyak untuk nelayan ada rekomendasi dari Pemerintah yang mendelegasi ke pihak kecamatan,” ujar Marzuki.
Zerektaris Partai Gerindra ini, meminta kedepannya, pihak Kecamatan harus punya data dan mencatat berapa penjualan minyak subsidi itu.
“Harus tau berapa yang diberikan rekomendasi, dan berapa yang diterima oleh nelayan dari Sub penyalur, jadi nanti akan ketahuan jika ada oknum penyalur yang nakal,” pinta Marzuki.

Marzuki minta kepada Gabag Ekonomi, dalam waktu dekat mengundang semua Sub Penyalur, kita minta untuk membuka data penjualan.
“Apakah sesuai dengan data DO dari SPBU, data rekomendasi oleh kecamatan untuk Nelayan, disini nanti akan ketahuan dimana kesalahannya, ”jelas Marzuki.
Sementara itu Kabag Ekonomi Serektariat Pemkab Natuna Wan Sazali, menyampaikan sudah menghitung ulang dan mengajukan penambahan kuota minyak solar untuk Natuna.
” Sudah kita usulkan untuk penambahannya, semula hanya 7.700 KL, sekarang kita ajukan 11.000 KL lebih untuk Natuna,” katanya. (Red)