Seluruh Fraksi DPRD Sarankan Bupati Natuna Gunakan Anggaran Berpihak Kepada Masyarakat

Natuna, leadernusantara.com-Setelah menyampaikan pendapat akhir seluruh fraksi, seluruh fraksi DPRD Natuna Menyepakati RAPBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.334 triliun atau naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.268 triliun.

Hal tersebut disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna pada paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Natuna terhadap persetujuan dan pengesahan RAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2025 yang berlansung di Gedung DPRD Natuna jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Ranai, Natuna, Kepri 25 November 2024.

Paripurna dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Rusdi dan di hadiri oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi, Sekda Natuna, Boy Wijanarko para Anggota DPRD Natuna, Kepala OPD, Forkopimda, Tokoh masyarakat, tokoh Agama serta undangan lainya.

Disampaikan Rusdi,
Berdasarkan mekanisme dan tata tertib rapat dinyatakan korum dan terbuka untuk umum,”terang Rusdi, membuka Rapat Paripurna tersebut.

Ketua DPRD Natuna Rusdi, lansung mempersilahkan para Fraksi yang akan menyampaikan pendapat akhir mereka yang diawali oleh fraksi PDIP.

Setelah penyampaian fraksi, akhirnya Seluruh fraksi DPRD Natuna menyepakati dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna tahun 2025
sebesar Rp Rp1,334 Triliun

Namun dengan beberapa saran dan masukan pokok pikiran fraksi.

Fraksi PDI Perjuangan Plus meminta Bupati Natuna mengutamakan transparansi, penggunaan anggaran harus sesuai dengan kondisi anggaran, mengoptimalkan pajak, memperhatikan fokus pemerintah pusat dan terus mengembangkan potensi wisata daerah.

Begitu juga Fraksi Partai Golkar menyatankan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, akuntabilitas penggunaan anggaran, menerapkan pengawasan anggaran yang tetap dan terarah.

melakukan pemerataan pembangunan memperhatikan penyaluran bahan pokok masyarakat di pulau-pulau terluar dan membangun gudang penyimpanan bahan pokok di berbagai daerah yang rawan.

Fraksi Gerindra Demokrat Indonesia memberikan sumbangan pikiran dan saran berupa mengharapkan kepada bupati menyusun anggaran atas kepentingan umum, mengevaluasi kinerja kepala OPD, meminta untuk bupati menyelesaikan rumah ibadah, meminta Pemda melakukan sosialisasi wilayah tangkap kepada nelayan, memberikan bantuan kepada organisasi-organisasi paguyuban, memperkuat perekonomian melalui UMKM dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan menciptakan pemilu damai.**(Khairul)