DPRD Lingga Gelar Paripurna Dengar Pendapat Tiga Ranperda

Lingga (leadernusantara.com) – DPRD Kabupaten Lingga laksanakan rapat paripurna Tahun 2020, pada Selasa 11 Februari 2020, diruang sidang kantor DPRD Kabupaten Lingga dengan agenda Penyampaian Ranperda yang disampaikan oleh wakil Bupati Kabupaten Lingga Muhammad Nizar S.sos.

Rapar paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Lingga Ahmad Nashiruddin, dihadiri Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar S.sos. Asisten I Pemerintahan H.Rusli Ismail. Asisten III Administrasi Umum H.Siswandi. Sekertaris DPRD Lingga Drs.Saat. serta Kepala OPD, SKPD dilingkungan Pemkap Lingga juga turut jadir.

Dalam rapat paripurna DPRD kabupaten Lingga kali ini tiga ranperda yakni,  Ranperda tentang penyelenggaraan ibadah haji. Ranperda pembentukan kecamatan sekanah dan Ranperda tentang pembentukan kecamatan pesisir.

Dalam kata sambutan wakil bupati lingga Muhammad Nizar terkait Tiga ranperda  kabupaten lingga dalam  penyelenggaraan ibadah haji di daerah kita, merupakan urusan pemerintahan yang absolut, dimana penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan secara nasional, namun secara tanggung jawab tidak berada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji khusunya di kabupaten lingga.

Ranperda tentang pembentukan kecamatan lingga pesisir, dikarenakan menjadi pertimbangan jarak tempuh rentang kendali akses ibukota kecamatan, sehingga terbebani dengan biaya yang lumayan tinggi, pelayanan masyarakat tidak menjadi maksimal, maka keinginan masyarakat didua kecamatan tersebut, yakni Kecamatan lingga utara dan lingga timur, yang mana 4 desa berasal dari kecamatan Lingga timur. sedangkan kecamatan Lingga  utara  terdiri dari 3 desa.

Ranperda tentang pembentukan kecamatan sekanah, dikarenakan jarak rentang kendali akses ibukota kecamatan yang jauh, sehingga menggunakan biaya yang tinggi sehingga pelayanan masyarakat terhambat, berdasarkan keinginan masyarakat yang berkembang diwilayah kecamatan singkep barat, Pembentukan suatu kecamatan bukan hal yang gampang ini membutuhkan kerja sama antara legeslatif dengan pemerintah daerah, untuk itu hajat keinginan dari masyarakat kita begitu besar, jadi peran legeslatif dan eksekutif harus lebih erat lagi. Untuk itu Kami berharap kata kunci adalah DPRD pemerintah daerah yaitu Eksekutif dan masyarakat harus bersatu untuk mewujud mimpi kita bersama.

Barangkali kita tidak menuggu lama kami berharap setelah di sampaikan berkaitan dengan rancangan peraturan daerah dari eksekutif kepada legeslatif dapat di kerjakan bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten lingga.

Pandangan umum partai Nasdem yang disampaikan Said Parman terhadap 3 Ranperda, Praksi partai nasdem bepandangan Bahwa pemekaran wilayah kecamatan sudah menjadi tugas pemerintah daerah mengingat dan menimbang bahwa ini telah menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung lajunya pembangunan dan perekonomian disuatu wilayah, dengan ini praksi Partai Nasdem mendukung upaya pemekaran ini dengan catatan bahwa telah sesuai dengan keinginan masyarakat setempat yang akan dimekarkan dan sesuai perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan dampak dikemudian hari.

praksi partai nasdem mendukung tentang pembentukan kecamatan sekanah menjadi dua bagian mengingat luas wilayah rentang kendali yang sangat luas. tentang penyelenggaraan ibadah haji praksi Partai Nasdem bepandangan sangat penting dannperlu kita buat dalam rangka meningkatkan pelayanan calon jemaah haji, karena setiap tahunnya jumlah calon jemaah haji terus mengalami peningkatan. Dari tiga ranperda tersebut praksi partai nasdem dapat menerima dan menyetujui ranperda ini untuk dibahas menjadi peraturan daerah.

Pandangan umum fraksi partai Golkar yang disampaikan oleh Seniy,SE terhadap 3 Ranperda berpendapat, Penyelenggaran ibadah haji yang merupakan rangkaian kegiatan pelaksanan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah Haji harus dikelola berdasarkan asas keadilan, profesional dan akuntabilitas agar berjalan dengan baik tiap tahunnya. Untuk itu ranperda penyelenggaraan ibadah haji perlu segera secepatnya disahkan agar pemerintah daerah bisa secara optimal melaksanakan tugas.

Praksi partai Golkar memandang pemekaran wilayah kecamatan lingga pesisir dan kecamatan sekanah merupakan bagian penataan wilayah di kabupaten lingga yang diatur secara yuridis dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. praksi golkar menegaskan untuk melakukan kajian dan kesimpulan tidak hanya pada kelengkapan administrasi semata. Hal ini penting agar tujuan pembentukan kecamatan yang baru tidak kontraproduktif dengan substansi yang ingin dicapai.

Pandangan umum praksi partai Demokrat yang disampaikan Jimmi AT,SE terhadap 3 Ranperda, Pada umumnya kami dari praksi partai Demokrat menyetujui agar perubahan rancangan peraturan daerah tersebut disahkan menjadi peraturan daerah.

Pembentukan kecamatan baru harus memenuhi syarat administrasi dan teknis agar ranperda tersebut memenuhi harapan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten lingga, Pembentukan kecamatan tidak semata berdasarkan kelengkapan administrasi, juga perlu ada kajian komprehensif pada aseluruh aspek termasuk soal penetapan lokasi ibukota kecamatan.

Untuk penyelenggaraan ibadah haji di daerah di harapakan prakteknya harus perlu diperhatikan, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari peraturan daerah nantinya, juga harus memberi kemudahan bagi jemaah haji, juga diharapkan kepada panitia penyelenggara haji dapat memberikan perhatian lebih kepada calon jemaah haji.

Untuk itu setelah disahkannya ranperda tersebut menjadi perda organisasi perangkat daerah harus meningkatkan kualitas kinerja sebagai penyelenggara didalam memberikan pelayanan masyarakat.

Pandangan umum praksi Partai Keadilan Pembangunan yang disampaikan Anwar.Amd.Ro terhadap 3 Ranperda, pandangan kami menyambut baik atas ranperda karena penyelenggaraan  pemerintah daerah dikabupaten lingga akan lebih baik kalau ditopang peraturan daerah. Maka dari itu dibutuhkan peraturan-peraturan yang baru serta diperbaharui serta diperbaiki sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi dikabupaten lingga saat ini.

Saran praksi keadilan pembangunan terhadap ranperda ini yakni keinginan praksi pembangunan agar pemerintah daerah lebih teliti dan hati-hati dalam menyampaikan poin-poin ranperda tentang ibadah haji. Ranperda tersebut berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemda dalam melaksanakan ibadah haji tiap tahun.

Tentang kecamatan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar hal itu tentu saja bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi perlu kajian yang mendalam pada seluruh aspek termasuk penetapan lokasi ibukota kecamatan hal ini penting agar tidak pro kontra.

Besar harapan kami agar penyelenggaraan pemerintah dikabupaten lingga benar-benar terwujud konsitensinya atas perundang-undangan.

Bupati lingga menanggapi terhadap pandangan umum praksi-praksi partai terhadap 3 Ranperda diwakili oleh Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar S.sos, penyampaian tanggapan bupati lingga terhadap pandangan umum praksi, kami seluruhnya mengucapkan terimakasih kepada praksi-praksi di DPRD Kabupaten lingga yang telah menyampaikan pandangan umumnya, atas rancangan peraturan daerah semoga ini  nantinya dapat dilakukan pembahasan bersama ditingkat pansus.

Atas segala saran dan kritik ini mudah-mudahan nanti kepada bagian hukum dan OPD Teknis agar dapat berkoordinasi dengan pansus DPRD Lingga dan provinsi, serta dengan Kementerian untuk ranperda pemekaran kecamatan sekanah, kemudian ranperda kecamatan Lingga pesisir dan penyelenggaraan ibadah haji, untuk itu kami mengharapkan setelah melaui proses bersama dengan eksekutif dan legislatif melaui pansus dapat disegerakan untuk dapat dijadikan peraturan daerah,  tentunya mengharapkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Titik persoalan yang mungkin harus dicermati pada pemekaran kecamatan. Untuk itu saya berpesan kepada bagian hukum pemkab lingga beserta OPD Teknis dan Beserta teman-teman DPRD Kabupaten Lingga melaui pansus nanti untuk lebih hati-hati dan teliti, karena kita tidak mahu ketika penempatan ibukota kecamatan dengan wilayah yang kecil, kemudian makin lama makin berkembang sehingga menimbul masalah baru diwilayah kecamatan yang kita mekarkan tersebut, saya yakin dan percaya kegiatan paripurna ini yang sudah kita lalui, bagian daripada penutup untuk menyampaikan tanggapan dari Bupati Lingga, saya yang mewakili mudah-mudahan ini dapat berjalan sesuai harapan kita semua. Kata Wakil Bupati Lingga. (leader)