Bupati Bintan : 36 Pemerintah Desa Wajib Menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APB Desa

Bintan, Leadernusantara.com – Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kepolisian Republik Indonesia resmi telah melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman terkait pengawasan penggunaan Dana Desa di seluruh Indonesia. Dalam Nota Kesepahaman tersebut tertuang bahwa Pemerintah Pusat telah menggandeng Kepolisian untuk mengawasi penggunaan Dana Desa di daerah satuan tugas masing masing.

Sementara itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos saat dihubungi perihal MoU tersebut, Sabtu pagi (21/10) mengatakan bahwa pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan menyambut baik atas kebijakan dan langkah-langkah Pemerintah Pusat terkait pengawasan penggunaan Anggaran Dana Desa. Dirinya juga sudah menginstruksikan agar seluruh Kepala Desa dapat benar-benar menggunaan Anggaran Dana Desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

” Beberapa waktu lalu sudah kita tegaskan, agar seluruh Kepala Desa mampu mengimplementasikan Pengelolaan Keuangan Desa dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa nantinya ” ujarnya.

Dikatakannya juga bahwa pada dasarnya banyak sekali yang bisa dijadikan pedoman sebagai petunjuk penggunaan anggaran dana desa yang baik dan benar. Kita juga menegaskan bahwa 36 Pemerintah Desa di Kabupaten Bintan harus bisa mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi

Pelaksanaan APB ( Anggaran Pendapatan dan Belanja ) Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB ( Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Ronny Kartika mengatakan bahwa  agar dalam tahap perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Desa wajib melibatkan

masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dalam forum musyawarah desa sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu Pemerintah Desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, dan melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban pelaporan keuangan.

” Bahwa dalam tahap perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Desa wajib mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musdesnya beserta keterwakilan kelompok masyarakat ” ujarnya.

Ditambahkannya juga bahwa saat ini, untuk Tahun Anggaran 2017 disetiap Desa, awalnya hanya menerima Alokasi  Dana Desa berkisar 1,1 Milyar Rupiah namun dengan ditambah sekitar 300 Juta Rupiah dalam APBD Perubahan 2017 ini maka total menjadi 1,4 Milyar Rupiah perdesa dengan total keseluruhan ADD Bintan dari sebelumnya 41 Milyar Rupiah saat ini meningkat menjadi 53 Milyar Rupiah dengan penambahan 12 Milyar Rupiah pada APBD P 2017 kemaren. Sedangkan dari Pemerintah Pusat menganggarkan 31 Milyar Rupiah  untuk 36 desa, dari pos Dana Desa (DD), jadi setiap desa menerima rata-rata berkisar 860 Juta Rupiah.

“ jadi total diterima setiap Desa dari ADD dan DD berkisar 2,2 Milyar Rupiah sepanjang Tahun Anggaran 2017 ” ujarnya.  (*)