Lingga (leadernusantara.com) – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lingga menuai kritik tajam dari kalangan jurnalis lokal akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publikasi.
Hingga Senin (14/4/2025), kekecewaan insan pers terus mencuat karena tidak adanya keterbukaan informasi mengenai alokasi dan distribusi anggaran tersebut.
“Tidak ada transparansi soal siapa saja yang diajak bekerjasama, berapa besar anggaran yang digelontorkan, dan apa indikator pemilihannya. Padahal publikasi merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi publik,” tegas salah satu jurnalis di Dabo Singkep, Senin (14/04/2025).
Gejolak ini makin memanas setelah muncul dugaan adanya monopoli informasi oleh segelintir media yang mendapat akses khusus tanpa melalui proses yang adil dan terbuka.
“Kalau hanya media tertentu yang dilibatkan, tentu ini menjadi pertanyaan besar. Kami menuntut perlakuan yang adil dan profesional,” ungkap jurnalis lainnya.
Menyikapi kondisi ini, sejumlah pihak mendesak Bupati Lingga untuk segera mengambil langkah tegas. Inspektorat dan Dinas Kominfo diminta turun tangan mengevaluasi pengelolaan anggaran publikasi di setiap OPD, sekaligus memastikan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kemitraan pers dan pemerintah tidak akan sehat bila tidak dilandasi keterbukaan,” tambah jurnalis tersebut.
Terkait pemberitaan ini, awak media ini belum berhasil konfirmasi dengan pihak terkait. (Tim)
Hari ini : 2643
Total Kunjungan : 2736413
Who's Online : 134
Discussion about this post