Batam (leadernusantara.com) – Berdasarkan Inspeksi Mendadak (Sidak) Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi kepulauan Riau (Kepri) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam belum maksimal dalam memberikan pelayan sesui Standart Operasi Pelayanan (SOP).
“Dari hasil aspirasi warga dan pantauan kami dilapangan, kami menemukan beberapa persoalan dari pelayanan di Disdukcapil Kota Batam, terdapat beberapa fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai,” kata Wakil Ketua I DPRD Kepri Taba Iskandar diruang kerja Walikota Batam, Selasa (22/5).
Tak hanya fasilitas yang kurang memadai, Komisi I DPRD Kepri juga menemukan bahwa terjadi penumpukan dokumen dan antrian yang cukup panjang di di Disduk Capil Kota Batam, Kondisi tersebut tentunya Pemko Batam harus segera dicarikan solusinya agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal.
Sekretaris Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial juga menyoroti minimnya pegawai yang bertugas di Disduk Capila Kota Batam, diperkirakan kekurangan pegawai tersebut salah satu penyebab penumpukan dokumen yang terjadi. “Saya meminta agar Pemko dapat memperbanyak petugas disana,” kata Sukhri.
Menanggapi hal ini, Walikota Batam, Muhammad Rudi mengakui belum maksimal sarana dan prasarana pelayanan di Disdukcapil, sehingga mengakibatkan piluang praktek percaloan diduga masih ada. “Mau diakui atau tidak, praktek percaloan saya duga masih ada disana, namun, kita terus berupaya untuk menyelesaikannya,” kata Rudi.
Salah satu cara mengatasinya dengan membangun fasilitas pelayanan baru, dilengkapi dengan sistem yang terkomputerisasi, namun sayangnya, niat itu masih terbentur minimnya anggaran di Pemko Batam. “Percaloan akan tertutup sendiri dengan sistem yang kita bangun nanti,” jelasnya.
Rudi juga mengatakan, Pemko Batam mencoba mengadopsi sistem kependudukan seperti di Thailand terintegrasi. “Di Thailand, pemerintah tahu kalau ada warganya hamil, lahir, sampai meninggal, pemerintahnya sudah dapat mengetahuinya,” paparnya.
Untuk mengarah kesana, Walikota Batam M.Rudi berharap dukungan dari semua pihak, termasuk lembaga legislatif, sehingga apa yang kita rencanakan secepatnya dapat diselesaikan, tutupnya. (*)










Hari ini : 3865
Total Kunjungan : 2834980
Who's Online : 125
Discussion about this post