Kapolres Bengkayang Hadiri Rapat Upaya Penyelesaian Aksi Mogok Kerja Karyawan PT. Duta Palma Grup

Bengkayang Kalbar (leadernusantara.com) – bentuk kepedulian Kapolres Bengkayang AKBP Teguh Nugroho, S.H., S.I.K., M.I.K. dalam menyikapi kenyamanan masyarakat di wilayah tugasnya hadiri rapat paya penyelesaian permasalahan aksi mogok kerja karyawan PT. Duta Palma Grup.

Rapat tersebut di Ruang Rapat kantor Bupati Bengkayang, pada Jum’at siang (10/11/23) dihadiri oleh Bupati Bengkayang, Wakil Bupati Bengkayang, Kasi Datun Kajari Bengkayang, Danramil Jagoi Babang, dan dinas terkait lainnya juga ambil bagian untuk mencarikan solusi antara pihak PT. Duta Palma Group dengan karyawannya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres menyampaikan ucapan terima kasih karena telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) sehingga dalam menyikapi setiap persoalan di Bengkayang yang berpotensi konflik sosial dapat dilakukan pencegahan secara dini, jelasnya.

“Artinya dengan Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) merupakan upaya pencegahan konflik horizontal maupun vertikal, atas kerjasama Tim dapat mengatasi persoalan yang akan timbul, bahkan Bupati sudah meng SK kan sebagai dasar Tim bekerja” ujar Teguh.

“Persoalan di PT. Duta Palma Grup dengan karyawan pada saat ini, tentunya tidak bisa diselesaikan dengan satu lembaga saja, adanya kerjasama Tim sesuai dengan Tupoksinya dalam mencari solusinya secara persuasif maupun penegakan hukum sesuai peraturan yang ada,” pungkasnya.

Terkait hal itu Kapolres berharap agar tidak terjadi keributan masyarakat Kabupaten Sambas maupun Kabupaten Bengkayang, semua pihak dapat bersama-sama merumuskan tindakan yang akan dilakukan.

Sementara itu, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E., M.M. menyampaikan terkait permasalahan tersebut agar segera lakukan langkah cepat, agar dapat dilakukan tindakan atau pemberian sanksi keppada perusahaan sesuai tanggungjawab perusahaan dalam mempekerjaan karyawannya.

“Disnakaer Kabupaten bengkayang agar segera melakukan koordinasi ke Dinas ketenagakerjaan Provinsi Kalbar, terkait dugaan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan,” katanya. (Maria)