Kadisdik Sumbar Diminta Copot Oknum Kepsek Nakal Buat Kebijakan Melawan Hukum Di Sekolah

Pasaman (Leadernusasntara.com) – Miris kebijakan Kepsek yang diterapkannya memungut dana mengatasnamakan Koperasi Siswa (KOPSIS) di Sekolah SMA N 1 Lembah Melntang yang membebani orangtua murid setiap bulannya harus dibayar, ditambah dengan Uang SPP serta Iuran-Iuran lainnya.

Kebijakan Kepsek yang memungut uang Koperasi Siswa secara illegal, merupakan perbuatan melawan hukum, karena koperasi tersebut tanpa didasari legalitas pormal, sebagaimana diatur dalam peraturan peruandang-undangan perkoperasian yang belaku dilawayah Republik Indonesia.

Kebijakan tersebut akan berdampak buruk bagi peserta didik yang sedang menimba ilmu di sekolah tersebut, semestinya mendapat bimbingan yang benar untuk bekal mereka kelaq, sebagai generasi penerus akan meneruskan perjuangan para pejuang yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raga, demi kemajuan generasi penerus bangsa.

Sebagai bangsa Indonesia yang berdahulat berbudaya disiplin taat dengan aturan yang berlandaskan Undang-undang dasar pancasila berdasarkan ketuahan yang maha esa, “jika sejak dini peserta didik diberi contoh dengan kebijakan yang tidak benar, maka mereka tanpa sadar akan terosepsi berprilaku yang kurang berbudaya.

Terkait adanya kebijakan yang kurang baik, sepertinya sejumlah peserta didik sudah mulai terjangkit dengan perilaku tersebut, karena telah berani mengatakan dalam tulisannya di kolom komentar media Leadernusantara.com, bahwa berita yang diterbitkan, mereka katakan Hoak, padahal mereka tidak memahami seutuhnya.

Seperti Berita

Kepemimpinan Kepsek SMA N I Lembah Melintang Dipertanyakan

Dalam investigasi awak media ini kondisi rumah sekolah SMA N 1 tersebut pada kamis 26 Januari 2023, terlihat plafon bangunan sekolah tempat siswa-siswi belajar, sudah banyak bolong-bolong, begitu juga bangku sekolah tempat duduk siswa belajar, sudah banyak sandaranya yang copot tak terlihat upaya perbaikan.

Yang berkomentar. Fersya Gisalia Rnac mengatakan berita diatas adalah  hoax, kami sebgai siswa SMA 1 Lembah Melintang dapat merasakan perubahan yang terjadi sejak bapak Erwin, S.Ag. MA.memimpin SMA 1 Lembah Melintang ,kegiatan sekolah berjalan lancar,bahkan ruangan kantor sampai ruangan OSIS
diberi AC dan diganti pintunya,selain itu acara event yang besar juga sering diadakan ,ditambah dengan diadakannya koperasi siswa, bahkan siswa SMA 1Lembah Melintang selalu ikut acara lomba2,saya harap para pengguna medsos yang membaca berita seperti ini tidak langsung mempercayai berita ini,

karena berita ini hanya didapat dari sepihak saja, mengenai uang perpisahan yang tidak dibicarakan dengan wali murid itu dikarenakan wali murid itu sendiri juga sangat susah untuk diundang rapat ke sekolah, contohnya saja saat penerimaan raport, sebagian besar wali muridnya tidak datang, dan uang perpisahan tersebut bahkan sudah diturunkan oleh pihak sekolah dengan mempertimbangkan ekonomi siswa,dan disini saya sendiri sebagai siswa SMA 1 Lembah Melintang menyatakan bahwa pihak sekolah tidak pernah melakukan pungutan liar(pungli)

Perlu kita sadari bahwa Red mereka adalah korban, berani berkomentar yang bukan domainnya, dapat diyakini ada yang memotori mereka atau contoh kebijakan bersipekulasi untuk kepentingan seseorang. tanpa sadar mereka sudah masuk kedalam persoalan yang dapat menyeretnya ke ranah hukum pidana sesuai undang-undang ITE.

Kasihan mereka baru tumbuh harus mendapat bimbingan agar mereka berilmu dan berbuduya disiplin, sehingga mereka kelaq calon pemimpin untuk membangun negeri dengan cara yang benar, berakhlaq mulia, akan dijadikan contoh bagi generasi seterusnya, namun sangat disayangkan bahwa mereka sudah diracuni dengan cara membuat kebijakan yang kurang menguntungkan.

Dapat diyakini para orantua siswa ingin anak-anaknya tumbuh dan berkembang yang akan menjadi tulang punggung bagi keluarga mereka kelaq, maka para orang tua berjuang keras menyerahkan anak-anaknya ke sekolah untuk mendapat bimbingan yang benanr, demi menuai kesuksesan.

Menurut sumber media ini yang belum dipublis namanya di berita ini mengatakan, pada 8 Februari 2023, “Sebelum para siswa terinspirasi lebih jauh berperilaku yang kurang baik, akibat ulah oknum Guru tidak mencerminkan layaknyanya seperti tenaga pendidik, lebih baik Oknum Guru tersebut dicopot dari jabatannya sebagai pemimpin disekolah tersebut, kata sumber itu menyangkan.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar diminta untuk menindak tegas bagi oknum guru nakal, “membuat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sekolah adalah tempat membentuk krakter para siswa agar tumbuh dan berkembeng, sesuai program pemerintah tentang pendidikan di republik Indonesia”, sebutnya sumber itu. (Leader)