Independensi Jurnalis Tidak Tidak Dicampur Adukan Dengan Profesi Lainnya

Lingga (leadernusantara.com) – Dalam dunia demokrasi modern, profesionalisme dan integritas seorang jurnalis menjadi harga mati. Seorang jurnalis sejati harus mampu memisahkan profesinya dari profesi lainnya, seperti advokat maupun paralegal, mengingat ketiga profesi tersebut memiliki tugas, peran dan tanggung jawab yang berbeda.

Jurnalis menempati posisi strategis sebagai pilar keempat demokrasi. Profesi ini dilindungi oleh undang-undang, memiliki hak untuk melakukan investigasi, dan wajib menguasai teknik penulisan berita berdasarkan prinsip 5W + 1H (Who, What, Where, When, Why, dan How). Di samping itu, jurnalis dituntut memahami dan menaati Kode Etik Jurnalistik, demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.

Sayangnya, di tengah perkembangan zaman, tidak sedikit yang mengaku sebagai wartawan namun sesungguhnya berafiliasi dengan organisasi masyarakat (Ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Fenomena ini berpotensi mencederai kemurnian profesi jurnalistik yang seharusnya bebas dari kepentingan apapun selain kepentingan publik.

Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Rino Triono S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan jurnalis yang berkompeten, berintegritas, dan profesional. AKPERSI mendorong seluruh insan pers untuk menjadi jurnalis sejati yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan Ormas maupun LSM.

“Jadilah jurnalis yang murni, yang berdiri di atas kebenaran, dan menjaga kehormatan profesi. Jangan campur adukkan profesi jurnalis dengan profesi lain yang berbeda jalurnya,” tegas pernyataan resmi Reno, pada 28 April 2025. Di Lingga.

Dengan menjaga kemurnian profesi, jurnalis tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, objektif, dan berkualitas.(Ronijs)