Natuna, Leadernusantara.com-Didampingi Sekda Wan Siswandi, Bupati Kabupaten Natuna Drs. Hamid Rizal, M.Si., Kamis, (06/02) pada pukul 09.30 WIB pagi tadi menyampaikan hasil pertemuannya dengan pemerintah pusat.
Semula rubuan masyarakat Natuna memaksa Bupati Hamid Rizal, bersama Wakil Bupati Natuna Dra Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA. bertemu Presiden RI Jokowi Dodo, untuk menyampaikan penolakan Natuna yang dijadikan sebagai daerah observasi 238 WNI dari Wuhan China, yang saat ini daerah tersebut lagi terserang wabah Virus Corona yang sudah banyak memakan korban.
Didampingi Ketua DPRD Natuna serta beberapa perwakilan elemen masyarakat Hamid dan Ngesti, membawa 6 (enam) amanah yang harus disampaikan kepada Presiden RI diantaranya.
1. Meminta Pemerintah Pusat Memindahkan Observasi ke-KRI lepas pantai.
2. Meminta Jaminan kesehatan
3. Meminta/Mendatangkan Psikiater dan Dokter sebagai antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan.
4. Meminta Kemenkes RI Berkantor di Natuna
5. Meminta Pemerintah Pusat dalam menunjuk Daerah untuk observasi harus melakukan sosialisasi
6. Meminta Pemda Natuna (Bupati dan Wakil Bupati) dapat menjadi Jembatan penyambung lidah masyarakat dengan Pemerintah Pusat
“Dari enam poin tersebut diatas sudah kami sampikan kepada Pemerintah Pusat (Presiden Jokowi Dodo) melalui Menkopolhukan Mahfudz MD, dan Kemenkes
Terawan Agustus Putranto, Hasil dari Pertemuan kami dengan Menkopolhukam, Kemenkes di dampingi Kemendagri Tito Karnavian. Karena jadwal presiden terlalu sibuk saat itu kami direkomendasikan bertemu dengan Menkopolhukam dan Kemenkes.”Terang Hamid.
Pemerintahan Pusat berjanji akan memenuhi seluruh tuntutan masyarakatan yang disampaikan kecuali 1(satu) yaitu untuk memindahkan observasi WNI dari Wuhan China ke-KRI.
tidak dapat dikabulkan. Alasannya, ketentuan observasi sudah sesuai standar internasional/WHO. Selain itu juga alasan kemanusiaan. Apa dipindahkan ke-KRI, dengan cuaca di Natuna yang tidak menentu, bisa saja tiba-tiba gelombang tinggi, sedangkan saudara kita WNI dari Wuhan yang tadinya sehat, karena ia tidak terbiasa hidup di laut menjadi sakit, tentunya hal tersebut akan menyulitkan penanganan atau evakuasi dan akan menambah masalah baru bagi saudara kita itu.”Tambah
Bukti jaminan kesehatan untuk warga Natuna, Kemenkes juga siap berkantor di Natuna, sampai akhir masa observasi 238 WNI dari Wuhan selesai.
Untuk layanan kesehatan tanggap cepat, Kemenkes juga sudah membangun beberapa posko kesehatan tanggap cepat sebagai antisipasi kepada masyarakat apabila terjadi sakit mendadak.
Pemerintah pusat juga meminta maaf atas lambatnya Informasi yang diberikan kepada perintah Daerah Kabupaten Natuna terkait Natuna dijadikan sebagai tempat observasi WNI dari Wuhan.
Alasan pemerintah tidak melakukan konfirmasi lebih awal kepada pemerintah daerah Kabupaten Natuna, karena proses evakuasi ini belum pasti, Namun tiba-tiba secara mendadak Pemerintah China, langsung mengumumkan dan memberi waktu untuk evakuasi dalam 1x 24 jam, maka pemerintah pusat memutuskan di Natuna, sebagai Daerah pangkalan militer yang layak dijadikan sebagai observasi.”Terang Hamid, pada acara konferensi pers di Ruangan lantai II Kantor Bupati Natuna Bukit Arai Natuna.
Setelah adanya jaminan kesehatan dari pemerintah pusat tersebut, Bupati, DPRD dan segenap elemen masyarakat dapat menerima dan sekaligus menghimbau kepada seluruh masyarakat Natuna untuk tidak perlu cemas, namun tetap waspada dan pakailah masker disetiap keluar rumah.
Selain pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, melalui RSUD dan Puskesmas-Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Natuna, telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat secara gratis.
Hamid juga menghimbau masyarakat Natuna untuk hadir pada acara do’a dan Zikir bersama-di Masjid Agung Natuna, agar Natuna dan Indonesia umum-nya terbebas dari virus Corona tersebut. (Herman)
Discussion about this post