Gubernur Kepri Minta Diskresi Pusat Agar UMKM Kepri  Lebih Kompetitif di Acara Gernas BBI

Kepri (Leadernusantara.com) – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad hadiri kegiatan opening ceremony Gerakan Nasional, (BBI) Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia dan Gebyar Melayu Pesisir 2022 di Hotel  Marriot Harbour Bay Batam, pada Rabu 30 Maret 2022.

Dalam kata sambutan Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan penghargaan setingi-tingginya kepada Menteri Koordinator  Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi  dan UKM Teten Masduki, telah berkenan menyelengarakan acara Bangga Buatan Indonesia di Batam, Kepulauan Riau.

“Saya sebagai key opinion leader merasa terhormat, tentunya menjadi pendorong semangat kami untuk mengimplementasikan afirmasi program dalam rangka mempercepat program bangga buatan Indonesia dengan memanfaatkan semaksimal mungkin produk- produk Indonesia, atau produk lokal yang harus jadi kebanggaan kita bersama,” ucapnya.

Dengan tema “expanding  to new market, recover together recover  stronger” menurut Ansar hal yang sangat luar biasa. Selain berbicara tentang bagaimana maksimalisasi penggunaan produk dalam Negeri, juga bisa memadukannya dengan orientasi memperkenalkan budaya Melayu daerah kepulauan Riau, sebut Ansar.

“Makanya ada tagline Gebyar Melayu Pesisir yang kita padukan dengan kegiatan ini,” ujarnya.

Kepada Para Menteri yang hadir, baik secara langsung dan hadir secara virtual, Gubernur Ansar menyampaikan beberapa laporan penting, diantaranya menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden RI Jokowi Dodo, beberapa waktu lalu di Bali.

Bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kata Ansar  telah melakukan inventarisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau, dari total belanja Rp3,6 triliun, maka setelah diinventarisasi ada Rp1,9 triliun yang memiliki kandungan TKDN nya, akan dibelanjakan pada tahun anggaran 2022 ini, jelas Ansar.

Karena pemerintah telah menargetkan 40 persen belanja dari inventerisasi tersebut, maka Rp971 miliar atau 50,93 persen yang akan menggunakan produk-produk dalam negeri bagi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

“Saya juga mendorong Walikota dan Bupati untuk segera melakukan hal yang sama. Kita sudah sampaikan laporan ini ke Menko Marves dan kita nanti concern untuk mengimplementasikan, untuk mewujudkan program afirmasi TKDN yang sudah kita sepakati,”jelas Ansar.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saat ini sudah membentuk Tim Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) upaya mendorong percepatannya di daerah. Diantaranya telah memulai input e-katalog walalupun baru produk-produk makan dan minuman, jumlahnya mencapai 200 produk yang telah dikurasi oleh Bank Indonesia, lanjutnya.

“Produk makanan dan kebutuhan perlengkapan kantor maupun hotel dan restoran akan segera kita masukan ke e-katalog dan kurasinya akan terus kita lanjutkan bersama-sama, agar lebih banyak produk lokal yang bisa kita masukan ke dalam e-katalog nantinya.,”ungkap Ansar.

Perlu kita ketahui bahwa Kepri bukan merupakan daerah produksi massif produk dalam negeri, karena banyak industri-industri yang memproses barang setengah jadi. Maka diupayakan mendorong program hilirisasi produk di Kepri sehingga produk-produk industri di Kepri, nantinya mampu menambah item jumlah produk-produk jadi yang bisa masuk ke e-katalog Nasional, sebut Ansar.

Disamping itu bahwa produk-produk di Kepri rata-rata juga banyak produk elektronik dan produk kelengkapan lainnya.

“Kami menitipkan kepada bapak-bapak Menteri, bila memungkinkan ada insentif- insentif yang bisa diberikan kembali oleh Pemerintah kepada industry, atau perusahaan yang melakukan hlilirisasi produk, agar semakin banyak produk yang bisa kita ikut sertakan di e-katalog local, sektoral bahkan e-katalog Nasional,” harapnya.

Ansar juga menyampaikan usulan, pada saat ini Pemerintah baru mengkampanyekan penggunaan Bangga Buatan Indonesia, namun dinilai masih minim sekali berkampanye, untuk peningkatan kualitas produk-produk Indonesia, jelasnya.

“Saya kira bangga Buatan Indonesia ini harus kita sertai dengan penguatan, mendorong produk-produk di Indonesia ini agar kedepan memiliki kualitas  yang lebih baik lagi, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk import,” usulnya.

Pemerintah Pusat hendaknya dapat mengkalkulasi dengan tepat, karena ketika BBI ini diterapkan 40 persen dari belanja di Daerah, Pusat, BUMN dan sebagainya, maka ketersediaan produk-produk inti harus mencukupi. Contohnya, ketika sedabg membangun struktur bangunan maka akan  membtuhkan besi, trntunya ketersediaan besi dan lainnya, tersedia dengan cukup, sebut Ansar.

Ditambahkan Ansar, Jika tidak maka ketika kita harus menunggu berbulan-bulan, pemesanan itu melalui e-katalog, maka akan menggangu kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah, tidak menutup kemungkinan kita akan berhadapan dengan aparat penegak hokum, sarannya.

“Kita berharap juga pemerintah pusat benar-benar mengkalkulasi sehingga ketika kita melaunching 40 persen belanja semua dengan e-katalog produk dalam negeri, maka produk tersebut harus tersedia dengan jumlah yang cukup,” ucapnya.

Lebih lanjut Ansar juga menyampaikan pesan dari para pelaku UMKM kepada para Menteri bahwa sesuai dengan PMK 173 Tahun 2021, Produk-produk hasil produk UMKM di Batam, ketika keluar dari Batam ke Provinsi yang lain, dikenakan PPN saat ini, 11 persen, kata Anasar Lagi.

Para pelaku UMKM meminta agar pemerintah pusat bisa memberikan diskresi. Meskipun Kepri  merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, agar produk UMKM bisa kompetitif, tentunya bisa diberikan diskresi tanpa PPN 11 persen, sehingga bisa bersaing dengan produk dari tempat lain, ujarnya.

“PPN tersebut selama ini menjadi ganjalan bagi para pelaku UMKM di Kepri. melalui pertemuan ini kiranya ada solusi-solusi lanjutan yang dapat dihasilkan melalui masukan dari  para Menteri yang hadir pada saat ini,” harapnya.

Dalam mendorong pengembangan UMKM di Kepri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan beberapa program ke masyarakat, diantaranya memberikan bantuan modal Rp20 juta, tanpa bunga.

“Tahun lalu kita mentargetkan Rp40 miliar, mulai Okober kita launching hingga Desember terserap lebih dari Rp30 miliar. padatahun ini kita lanjutkan agar UMKM yang membutuhkan modal kerja mereka bisa mendaptkannya dengan mudah dan baik. Kita memanfaatkan channeling bank daerah, untuk mengimplementasikan,” jelasnya

bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah mengangarkan Rp1,4 miliar, untuk memberikan bantuan alat sterilisasi produk yang akan diberikan kepada salah satu koperasi yang merupakan binaan OPD, digunakan untuk membantu produk-produk UMKM kita supaya bisa tembus ke pasar internasional, sebab dengan alat ini masa expired produk menjadi lebih lama.

“Kalau ini sukses InsyaAllah kita akan berikan bantuan di semua Kabupaten/Kota di Kepri, dalam rangka komitmen kita mendorong  UMKM kita kedepan, agar lebih baik lagi,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, secara bertahap akan memberikan bantuan sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM di Kepri, guna untuk mendorong UMKM di Kepri lebih banyak menghasilkan diversifikasi produknya sehingga e-katalog yang ada kedepannya bisa lebih banyak menampilkan produk-produk unggulan di Kepri, dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Kehadiran para menteri di Kepri, kata Ansar,  mendorong semangat masyarakat,  saat ini pertumbuhan ekonomi Kepei sudah tembus 3,43 persen, yang sebelumnya pada 2020 minus 3,80 persen. Mudah-mudahn dengan dorongan TKDN ini, pengembangan UMKM ini dan dibukanya Pariwisata kembali, kita yakin akan tembus pada angka 5 sampai dengan 6 persen di tahun 2022.

“Kami ucapkan terikasih atas kolaborasi ini, mudah-mudahan daerah dan pusat yang harmonis, akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya.

Pembukaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tersebut, secara resmi ditandai dengan menabuh kompang yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi  dan UKM Teten Masduki, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad.

Dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator  Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, hadir secara Virtual. Pembukaan ini juga sekaligus meresmikan pembukaan eksport produk-produk UMKM di Kepulauan Riau ke berbagai Negara didunia, dengan total ekspor dari Januari hingga Maret 2022 tercatat Rp93,8 miliar.

Pada acara itu juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman, antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memperkuat kajian, penelitian, pengembangan serta penerapan inovasi UMKM di Provinsi Kepulauan Riau.

Kemudian dilanjutkan Penyerahan oleh Gubernur Kepulauan Riau Bantuan Subsidi Bungan 0% dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kepada UMKM Tahun 2022, serta penyerahan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis, dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kepada penerima 375 UKM/IKM di Kepulauan Riau. Sumber Diskominfo Kepri. (Leader)