Bupati Natuna: Kami Tidak Punya Kewenangan Atas Laut, Tetapi Kami Punya Nelayan

Natuna, leadernusantara.com-Kami tidak punya kewenangan atas laut, tetapi kami punya nelayan. Nelayan kami merasa terganggu oleh nelayan asing yang beroperasi di laut Natuna. Untuk itu kami Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, sangat mendukung pemerintah pusat dalam pengamanan laut oleh TNI, Bakamla, dan Kapal Pengawas Perikanan KPP, sehingga nelayan Natuna merasa aman.”Terang Buapti Natuna Wan Siswandi, S.Sos.,M.Si.

didampingi Pj. Sekda Natuna Boy Wijanarko dan Kepala Perbatasan Marka, pada acara rapat Implementasi Kebijakan Hak Berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Senin, 04 Oktober 2021.

Lanjut Bupati, guna menjaga keamanan nasional Natuna dibentuk menjadi sebuah kabupaten berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 dengan luas wilayah 216.113,42 Km2, daratan, 1.978,19 Km2 (0,75 %) serta lautan 218.091,61 Km2 (99,2 ). Natuna memiliki pulau sebanyak 154 buah yang sudah berpenghuni sebanyak 27 buah, sedangkan yang belum berpenghuni sebanyak 127 buah, kemudian 7 pulau berbatasan dengan negara lain.

Namun dengan terbitnya UU RI Nomor 23 tahun 2014 tetang Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat 1, Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan,
Kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Maka pemerintah daerah Kabupaten Natuna tidak memiliki kewenangan sama sekali atas pengelolaan laut Natuna.

Sis juga menyampaikan, disamping pengamanan dari pencurian ikan oleh nelayan asing, tidak kalah pentingnya juga pengamanan sumberdaya alam, seperti minyak dan gas di laut Natuna.

Disamping pertahanan dari sisi Hankam, tentu tidak kalah penting adalah penguatan dari segi emonominya. Oleh karenanya kami pemerintah kabupaten Natuna meminta kepada pemerintah pusat perlu mempercepat terlaksana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perikanan dan pengembangan industry pariwisata, termasuk mendorong Geopark Nasional Natuna menjadi UNESCO Global Geopark (UGGp), harap Wan Sis.

Sis juga menyampaikan, disamping tidak memiliki kewenang terhadap laut, di daratpun Kami terjadi kekurangan air bersih. Sementra penduduk kian hari makin meningkat baik dari pertumbuhan dari masyarakat Natuna itu sendiri maupun kebutuhan dari penambahan institusi dari pemerintah pusat.

Rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Menko Hankam dilaksanakan di ruang utama Dewa Ruci Gedung Kemenko Polhukam dalam hal pengimplementasi kebijkan hak berdaulat di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEEI) di Laut Natuna Utara.

Rapat yang membahas tetang keamanan Laut Natuna Utara dari berbagai sisi tersebut juga membahas dari sisi hankam hingga peran para nelayan dalam penguatan ekonomi dan keamanan
**(Herman)