Bupati Klarifikasi “Bahasa Orang Kampung” jangan diartikan Negatif.

Natuna, leadernusantara.com-Bupati Natuna Drs.H.Abdul Hamid Rizal, M.Si, klarifikasi bahasa “orang kampung” yang diucapkannya yang viral di Media sosial (Medsos) Facebook dan WA jangan diartikan negatif.

Terkait aksi penolakan yang dilakukan oleh elemen masyarakat Natuna terhadap penetapan Kabupaten Natuna sebagai lokasi Observasi Warga Negara Indonesia dari Wuhan yang baru saja dievakuasi terkait kecemasan terjangkit Virus Corona sebagaimana yang ditetapkan sebagai wabah Global Warning oleh World Health Organization (WHO).

Didampingi oleh Wakil Bupati Natuna, Ketua DPRD dan beberapa tokoh Pemuda berupaya menemui Presiden RI atau Menteri terkait Bupati Natuna dalam sebuah Video yang beredar ketika Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal diwawancarai di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, selasa (4/2), terdapat ungkapan “Orang Kampung” yang pada akhirnya menuai keresahan ditengah masyarakat Kabupaten Natuna.

Untuk itu Bupati Natuna melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Defrizal dalam konferensi pers yang digelar di Mako Lanal Ranai, selasa (4/2) menjelaskan bahwa perlu adanya klarifikasi agar bahasa tersebut tidak disalah artikan.

Menurut Hamid Rizal, Kata “Orang Kampung” tersebut dimaksudkan lebih kepada jarak Kabupaten Natuna yang begitu jauh dari ibukota, tepatnya di perbatasan Negara, dengan segala keterbatasan yang ada, seperti informasi yang belum memadai, sehingga wajar saja jika masyarakat begitu resah karena kekurangan informasi.”Ungkapnya.

Lanjut Defrizal, Namun dengan merebaknya informasi global dimana penyebaran virus Corona yang telah masuk ke Indonesia, jelas akan menimbulkan ketakutan yang luar biasa, apa lagi dengan tiba-tiba Pemerintah Pusat menetapkan Kabupaten Natuna sebagai daerah observasi bagi suspect Virus Corona dari WNI yang dievakuasi dari Wuhan.

Ketika mengklarifikasi bahasa yang meresahkan masyarakat tersebut, Hamid Rizal juga menyampaikan permohonan doa agar rombongan perwakilan yang sedang membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat saat ini dapat diberikan kelancaran dan kemudahan. (Hum/her)