Aroma Tak Sedap Menguwap, Lelang Proyek UPL Dinas Perkim Pasbar

PASBAR (leadernusantara.com)  – Sejumlah kontraktor di Psaman Barat resah indikasi persekongkolan/kolusi tender di LPSE Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin Kabag ULP Arpan Siregar.

menurut sejumlah Kontraktor yang belum ditampilkan namanya dimedia ini mengatakan, proses tender elektronik belum dimulai, nama-nama pemenang tender sudah beredar di WhatsApp (WA) kalangan rekanan, yang dicontreng dengan nama rekanan dan CV-nya.

Terlihat di foto, bukti paket di Dinas Perkim, diduga sudah dicontreng oleh pihak ULP Pasbar sebelum diproses tenderkan secara online

Sehingga sejumlah kontraktor kecewa, sepertinya proses pemenangan tender proyek PL di Dinas Perkim tersebut sudah dikondisikan, terlihat pemenangnya sudah jelas. proses tender seakan–akan formalitas saja.

Sehingga terjadi kegaduhan antara salah seorang kontraktor dengan anggota kelompok kerja (Pokja) atas nama Tona di Batang Lingkin, bahkan saling lapor ke Polres Pasaman Barat.
Pada Selasa 28 Agustus 2018.

Pada 27-28 Agustus 2018, rumah Arpan Siregar, dikepung oleh sejumlah kontraktor hingga larut malam, untuk mepertanyakan permainan Arpan Siregar, tentang lelang tender proyek.

“Sangat aneh sekali, belum lagi tender proyek dilelang, tetapi pemenangnya sudah ketahuan, aroma kolusi, nepotisme, ketara sangat kuat sekali, ” sebut Sutan, salah seorang kontraktor kepada wartawan media ini, di Simpang Empat Pasbar, Rabu (29/8/2018).

Menurut Sutan, Istilahnya bagi-bagi kue ala proyek, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Dinas Perkim Pemkab Pasaman “Arpan Siregar” ketara kali gaya Medannnya.

Ditambahkan Sutan “ Informasi yang berkembang ditengah masyarakat, Kalau ingin menang, bayar duluan 5 hingga 10 persen, kalau tidak seperti itu, tidak dipastikan bakal menang,” sebut Sutan mencontohkan.

Sutan juga menyebutkan, Arpan Siregar sepertinya memang piawai dalam pengendalian lelang proyek, bagaikan pesulap, sehingga proyek belum dilelang, pemenangnya sudah duluan ketahuan, mungkin itu membuat Bupati Pemkab Pasbar terarik untuk menempatkannya didinas tersebut.

Sudah sepatutnya penegak hukum menindak tegas bagi pejabat KKN (Korupsi Kolusi Nipotisme), Sutan meminta Dinas Perkim PUPR selaku pemilik proyek untuk membatalkan proses lelang proyek, yang beraroma KKN, karena dinilai tidak fear dan terindikasi cacat hukum.

Hal senada juga disampaikan Direktur CV Simpang Raya, Gobi Yusuf. Merasa janggal sekali dengan sistem lelang proyek yang dilakukan oleh jajaran ULP Kabupaten Pasaman Barat, dalam pelelangan paket proyek fisik, di Pasbar sejak beberapa waktu terakhir ini. “Permainan dinilai cukup kasar. Insya Allah kita akan melakukan sanggahan. Kita dikalahkan dengan mencari-cari kesalahan, ” sebut Gobi Yusuf.

Ketika dikonfirmasi Wartawan, Kabag ULP Pasaman Barat, Arpan Siregar ST, membantah, ketika diperlihatkan lembaran contrengan nama-nama paket pada Dinas Perkim Kementerian PUPR Pemkab Pasbar, yang sudah ada nama orang dan nama CV penenangnya.

“Tidak benar yang beredar di WA tersebut, tender sesuai prosedur,” sebut Arpan Siregar singkat, kilahnya, lalu keluar dari ruangannya.

Berdasarkan pantauan wartawan, salah satu buktinya saat mengirim undangan ke kontraktor secara online, justru panitia mengulur-ulur waktu. Kabag ULP dan para pokja menghilang, plus nomor HP dimatikan. Sehingga para kontraktor tidak bisa berkonsultasi dan bertanya.

Pada saat jadwal pembuktian kualifikasi, seharusnya Senin 27-28 Agustus 2018, untuk sejumlah paket pembangunan jalan rabat beton, diulur-ukur dan justru Arpan menghilang dari kantor ULP Kantor Bupati Pasaman Barat. Sehingga belasan kontraktor menunggu dirumah kontrakannya, di perumahan Jalur 32 Pasaman Barat.

Sementara itu LSM Aliansi Masyarakat Bersatu (AMB) Pasaman Barat Devi Irawan, meminta pemerintah daerah, Kabupaten Pasaman Barat, khususnya Bagian ULP agar melaksanakan proses tender sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditambahkannya, ULP jangan main-main dalam proses tender, karena akan berdampak terhadap kualitas pembangunan, di Kabupaten Pasaman Barat. (Tim)