Dirjen Kemendagri Dorong Padang Pariaman Tingkatkan PAD, Digitalisasi Jadi Kunci

PADANG PARIAMAN, LEADERNUSANTARA.COM — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman didorong untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi transaksi, optimalisasi potensi pendapatan, dan peningkatan kapasitas fiskal.

Dorongan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang digelar di Hall Inspektorat Padang Pariaman, Jumat (25/9/2026).

Agus meminta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, inovasi, digitalisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Menurut Agus, optimalisasi pendapatan tidak hanya bersumber dari pajak, tetapi juga dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rumah sakit umum daerah (RSUD), puskesmas, serta pemanfaatan Barang Milik Daerah. Pemerintah daerah juga didorong untuk memanfaatkan berbagai program kementerian/lembaga dan alternatif pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, mengatakan penguatan PAD penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

“Dana transfer masih menjadi salah satu sumber pembiayaan penting. Karena itu, kita harus terus memperkuat sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri,” katanya.

Ia meminta seluruh perangkat daerah berkomitmen menggali dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan. Menurutnya, digitalisasi perpajakan perlu terus dikembangkan untuk mempermudah pelayanan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyediakan portal layanan pajak daring sebagai bagian dari transformasi ETPD. Digitalisasi tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah proses pembayaran, tetapi juga memperkuat PAD, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Simon Saimima, Direktur Keuangan Bank Nagari Sumbar Roni Edrian, Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Aswara, serta seluruh kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Padang Pariaman. (Jeff)