Kepri (Leadernusantara.com) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan sejumlah langkah strategis dalam rangka menekan laju inflasi pertanian dan perdagangan. seperti pemantauan secara rutin sekaligus melaksanakan pengawasan. Hal itu dilaksanakan untuk memastikan harga tetap stabil.
“Kami (Pemprov Kepri) tentu harus memastikan agar pelaku usaha perdagangan tidak menaikkan harga secara tidak wajar. Begitu juga kita tidak menginginkan adanya penimbunan barang oleh spekulan,” terang Gubernur Kepri H Ansar Ahmad SE MM, di Tanjungpinang, Sabtu 23 Maret 2024.
Selain itu Gubernur Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri melalui Sistem Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah, menyediakan aplikasi berisi informasi terkait harga pokok harian, dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pelaku usaha, sebut Gubernur Ansar.
“Harga bahan pokok harian berdasarkan hasil pengawasan, kemudian diunggah secara berkala melalui website. agar harga bahan pokok harian dapat terkendali,” terang Gubernur Ansar.
Langkah strategis selanjutnya, juga dilaksanakan Gubernur Ansar pembahasan (business matching) bersama pelaku usaha dan distributor secara virtual yang digelar secara rutin. Demikian pula halnya kerjasama antar daerah, komunikasi terkait ekspektasi inflasi di masyarakat.
“Kita juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kesiapan untuk angkutan laut dan udara, dalam menyambut hari libur nasional dan hari besar keagamaan,” jelas Ansar.
Bersama Badan Pangan Nasional (BAPANAS), Pemprov Kepri menghadirkan Cold Storage Komoditi Cabai dengan kapasitas 7,5 Ton dengan masa simpan bahan pangan hingga 3 bulan. Upaya penyediaan bahan pangan di Provinsi Kepri juga terus digiatkan, kata Gubernur Ansar.
Upaya itu seperti memberikan bantuan pertanian berupa traktor, bibit pupuk, sarana tranportasi, penyediaan lahan pertanian dan MoU bersama Kabupaten/Kota, terkait Swasembada pertanian dan program pemaksimalan keuangan desa untuk pertanian, upaya mencapai pemenuhan bahan pokok di Kepri.
“Program-program kolaborasi oleh TPID Provinsi Kepri sampai saat ini menjadi acuan yang terus dievaluasi terhadap program yang akan dilaksanakan kedepannnya. Sehingga inflasi dapat tetap stabil sesuai harapan,” pungkas Gubernur Ansar.
Yang tak kalah penting, dalam rangka menekan inflasi pertanian dan pangan, Pemprov Kepri rutin menggelar pasar murah dan gerakan pangan murah.
Seperti di tahun 2023, Pemprov Kepri bersama TPID setidaknya 63 kali menggelar pasar murah. Seperti 36 kali di Kota Batam, 12 kali di Kota Tanjunginang, 1 kali di Kabupaten Natuna, 2 kali di Kabupaten Lingga, serta masing-masing 4 kali di Kabupaten Bintan, Karimun dan Kepulauan Anambas.
Sedangkan gerakan pangan murah dilaksanakan sebanyak 44 kali di tahun 2023 lalu. Sebanyak 7 kali di tingkat Provinsi Kepri, 4 kali di Kota Tanjungpinang, 24 kali di Kabupaten Bintan, masing-masing 2 kali di Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kepulauan Anambas, serta 3 kali di Kabupaten Natuna.
Di tahun 2023, Pemprov Kepri telah meluncurkan Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNIP). “Kita juga telah melakukan penjajakan kerjasama antar daerah (KAD) intra Kepri,” tambah Gubernur Ansar.
KAD Intra Kepri dilaksanakan antara Karimun dan Tanjungpinang, serta derah lain di Indonesia. Yakni dengan Lombok, Bukit Tinggi, Kediri, Blitar, dan Lampung. “KAD ini dilaksanakan untuk memperoleh pasukan cabai merah dan telur ayamras yang melibatkan distributor dan petani di Kepri,” pungkas Gubernur Ansar.
Pemerintah Kepri Ansar juga berupaya untuk meningkatkan pengembangan UMKM. Salah satunya adalah dengan menyediakan pinjaman bagi UMKM bunga nol persen, adpun besaran pinjaman maksimal sebesar Rp40 juta.(Leader)
Discussion about this post