Pemda Janji Kelangkapan Solar Untuk Nelayan Dapat Terpenuhi

Natuna, leadernusantara.com-Dalam mengatasi masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar yang dihadapi nelayan di Kabupaten Natuna, Sekda Boy Wijarnarko lansung pimpin rapat untuk mengatasi kelangkaan BBM Solar subsidi untuk Nelayan . Bertempat di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Ranai, pada Kamis (23/06/2022).

Boy Wijanarko dalam sambutanya mengatakan, rapat ini sengaja digelar oleh pemerintah guna menjawab keresahan masyarakat akan kelangkaan BBM khususnya banggi Nelayan.
“Dalam rapat hari ini, kita sama – sama mencari pokok masalah dari kelangkaan BBM subsidi bagi Nelayan. Jadi kami ingin mendengarkan penjelasan beberapa pihak khususnya pertama terkait BBM Subsidi yang sekarang saat ini langka. Kita juga mengundang perwakilan nelayan untuk mendengar langsung keadaan di lapangan,” kata Boy.
Masalah kelangkaan BBM Sekda Natuna juga menyampaikan bahwa Pemkab Natuna sudah mengirimkan surat penambahan kuota BBM kepada Pertamina.
Sementara itu Perwakilan Pertamina, Reza Pradipta yang hadir melalui Virtual zoom menyampaikan bahwa Kelangkaan seperti ini dapat diselesaikan dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pertamina.
“Kelangkaan BBM ini dapat kita selesaikan dengan melihat laporan penyaluran, karena masing – masing kecamatan sudah di berikan jatah kuota. Sehingga perlu di pastikan sudah di salurkan sesuai dengan kuota yang telah di berikan. Seandainya kuota telah disalurkan sesuai dengan jatah yang telah diberikan, maka jika masih mengalami kelangkaan maka pemerintah daerah perlu mengajukan penambahan kuota dengan alasan urgensi yang jelas dan memang di perlukan,” kataReza.
Reza menambahkan, bahwa surat yang disampaikan oleh Pemkab Natuna untuk penambahan kuota akan diproses pada bulan Juni ini.
Asisten II Setda Natuna, Basri yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Kelangkaan BBM tidak hanya untuk nelayan namun juga masyarakat umum. Sehingga perlu dipastikan bahwa kuota yang di berikan memiliki stok cadangan sebagai antisipasi dalam mengatasi kelangkaan.
“Mungkin yang perlu kami ketahui berapa kuota per kabupaten, dan pendataan ulang masing – masing kecamatan terkait berapa kuota yang perlukan. Ini tidak hanya untuk nelayan tapi juga masyarakat umum dan transportasi yang membutuhkan BBM dalam penggunaan kendaraan laut yang menggunakan BBM,” kata Basri.
Camat Bunguran Timur, Hamid Hasnan juga mengataka, bahwa fungsi pengawasan perlu di tingkatkan karena penyaluran BBM kadang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di butuhkan. Sehingga perlu mengundang OPD yang mengeluarkan rekomendasi untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan sesuai dengan kuota dan kapasitas yang telah di berikan.

Ketua Asosiasi Kerukunan Nelayan Natuna, Hendri menyampaikan bahwa bukan hanya hal tentang kelangkaan BBM, namun juga sulitnya pengurus rekomendasi pembagian yang di keluarkan oleh kecamatan.
“Selain kelangkaan BBM yang perlu di perhatikan adalah proses pengawasan distribusi. Kita berharap proses pemberian rekomendasi bukan berdasarkan permintaan, tapi menggunakan perhitungan berapa kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan mesin operasional yang di berikan. Jadi kami harapkan fungsi pengawasan lebih melibatkan masyarakat sehingga kita dapat mengurangi berbagai penyimpanan,” kata Hendri. (Red)