• Tanjungpinang
  • Bintan
  • Batam
  • Karimun
  • Lingga
  • Natuna
  • Anambas
  • Pendidikan
  • Opini
Senin, 16 November 2026
Leader Nusantara
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Kepri
  • Riau
  • Sumbar
  • Galeri Foto
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Kepri
  • Riau
  • Sumbar
  • Galeri Foto
  • Advertorial
No Result
View All Result
Leader Nusantara
No Result
View All Result

Bahtiar Ingatkan Netralitas Pegawai

Leadernusantara.com by Leadernusantara.com
07/10/2020 1:22 AM
in Advertorial
0
Video Conference Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN Pimpinan Rapat : Wakil Presiden RI
0
SHARES
13
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Pjs. Gubernur Bahtiar Baharuddin terus mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis pada Pilkada 2020 ini. Mereka harus menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah.

“Kita ini sebagai ASN masih digaji dan dibiayai negara menggunakan APBD ataupun APBN. Oleh karena itu sebagai abdi negara wajib hukumnya bagi kita untuk netral,” kata saat mengikuti acara Video Conference Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (07/10).

Tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H. TS. Arif Fadillah, Kepala Badan Kesbangpollinmas Lamidi dan Inspektur Daerah Irmendes. Hadir juga Ketua KPU provinsi Kepulauan Riau Sriwati dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Sjahri Papene.

Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, juga dihadiri secara virtual oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPK RI Firli Bahrui, Ketua KASN Agus Pramusinto, beberapa pimpinan kementerian dan lembaga serta anggota KPU dan Bawaslu pusat.

Baca Juga

Pemkap Lingga Ucapan Selamat Hari Lahir Pancasila Tahun 2026

Selamat Hari Raya Idulfitri Syatu Sawal 1447 2026.

Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara, Bahtiar menyampaikan bahwa telah sangat jelas bahwa Aparatur Sipil Negera (ASN) baik dalam Pemilu maupun Pilkada tetap memiliki hak politik untuk memilih namun tidak boleh mengekpresikannya di ruang publik karena terikat dan harus berpegang teguh pada sumpah jabatan, kode etik dan harus mematuhi larangan dalam undang-undang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN dalam pilkada.

”ASN dalam pilkada harus netral. Tapi bukan berarti tidak boleh memilih. Silakan pilih tapi nanti pada waktu pemilihan 09 Desember nanti di bilik suara. Di situlah nanti anda kreasikan hak politiknya,” jelasnya.

Untuk mengawal netralitas ASN ini, Bahtiar mengharapkan peran serta semua masyarakat untuk ikut mengawasi di lapangan. Jika ada temuan pegawai ikut dalam pemenangan salah satu pasangan calon, segera laporkan ke aparat terkait, seperti Panwas, polisi dan KPU, dan nanti akan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Berdasarkan laporan tersebut, KASN akan mengeluarkan rekomendasi yang akan disampikan ke Pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti hukuman yang tepat bagi ASN yang melanggar netralitas.

”Jika ada ASN yang ketahuan tidak netral akan kita lakukan penindakan dengan segera. Sanksinya cukup jelas, baik dari hukuman disiplin tingkat rendah, sedang, dan berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” ujarnya.

Untuk menjaga netralitas itu, Pemprov Kepri pun menerbitkan Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Imbauan bernomor 800/1363.1/BKPSDM-SET/2020 itu memang menindaklanjuti surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 444/K.Bawaslu-KR/PM.00.01/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan demi terciptanya Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta berintegritas, beretika, bermartabat.

Dalam surat yang ditandantangi Sekdaprov H. TS Arif Fadillah itu juga menyebutkan soal sanksi untuk mereka yang tidak netral. Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 5 bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud akan dijatuhi hukuman disiplin. Pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tingkat hukuman disiplin terdiri dari, Hukuman disiplin ringan, Hukuman disiplin sedang hingga Hukuman Disiplin Berat.

Discussion about this post

Berita Terkini

BKMT Padang Pariaman Didorong Perkuat Ketahanan Keluarga dan Bentengi Generasi Muda dari Narkoba

BKMT Padang Pariaman Didorong Perkuat Ketahanan Keluarga dan Bentengi Generasi Muda dari Narkoba

15 November 2026
SDN Lubuak Aluang Juara Futsal HUT Padang Pariaman, Final Tingkat SMP Dijadwalkan Ulang

SDN Lubuak Aluang Juara Futsal HUT Padang Pariaman, Final Tingkat SMP Dijadwalkan Ulang

14 November 2026
Akhmad Munir: Wartawan Harus Adaptif, Jurnalisme Profesional Jadi Penawar Hoaks di Era Digital

Akhmad Munir: Wartawan Harus Adaptif, Jurnalisme Profesional Jadi Penawar Hoaks di Era Digital

12 November 2026
Upaya Rebut Piala Bupati, 16 TIM Futsal SMP/MTs Padang Pariaman Bersiap Maju Ke Babak Penentuan

Upaya Rebut Piala Bupati, 16 TIM Futsal SMP/MTs Padang Pariaman Bersiap Maju Ke Babak Penentuan

12 November 2026
HUT KE-15 Nasdem, Joe Aplinanda Dorong Generasi Muda Perkuat Kepedulian Sosial

HUT KE-15 Nasdem, Joe Aplinanda Dorong Generasi Muda Perkuat Kepedulian Sosial

11 November 2026
481 Taruna-Taruni SMKN 3 Pariaman Resmi Dilantik, Disiplin dan Pembentukan Karakter Jadi Penekanan

481 Taruna-Taruni SMKN 3 Pariaman Resmi Dilantik, Disiplin dan Pembentukan Karakter Jadi Penekanan

11 November 2026
Hakim PN Tanjungpinang Tegur Hai Seng, Wajib Bayar Rp10,82 Miliar kepada Arbain dalam Sidang Aanmaning

Hakim PN Tanjungpinang Tegur Hai Seng, Wajib Bayar Rp10,82 Miliar kepada Arbain dalam Sidang Aanmaning

10 November 2026
PROYEK IRIGASI SALODAKO Rp399 JUTA DISOROT, PAPAN PROYEK BUKAN JAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN!

PROYEK IRIGASI SALODAKO Rp399 JUTA DISOROT, PAPAN PROYEK BUKAN JAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN!

9 November 2026
Kuasa Hukum ZA Bantah Tuduhan Penghalangan Pertemuan Anak, Ungkap Kronologi Persoalan Hak Asuh

Kuasa Hukum ZA Bantah Tuduhan Penghalangan Pertemuan Anak, Ungkap Kronologi Persoalan Hak Asuh

9 November 2026
Seni Gendang Tradisional Kepri Perkuat Karakter Generasi Muda yang Disiplin, Kreatif, dan Berbudaya

Seni Gendang Tradisional Kepri Perkuat Karakter Generasi Muda yang Disiplin, Kreatif, dan Berbudaya

8 November 2026
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Kepri
  • Riau
  • Sumbar
  • Tanjungpinang
  • Bintan
  • Batam
  • Karimun
  • Lingga
  • Natuna
  • Anambas
  • Pendidikan
  • Opini
  • Galeri Foto

Pengunjung

3097920
Hari ini : 3133
Total Kunjungan : 3097920
Who's Online : 130

© 2018 Leader Nusantara. All Rights Reserved.

  • Redaksi
  • Pedoman
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Kepri
  • Tanjungpinang
  • Bintan
  • Batam
  • Karimun
  • Lingga
  • Natuna
  • Anambas
  • Riau
  • Sumbar
  • Pendidikan
  • Opini
  • Galeri Foto
  • Advertorial
  • Redaksi
  • Pedoman

© 2018 Leader Nusantara. All Rights Reserved.