Komisi IV DPRD Agam Kungker ke DPRD Kota Padang

Agam (leadernusantara.com) – Kunjungan kerja anggota dewan komisi IV kab agam ke DPRD Kota Padang pada selasa 23 Juni 2020, sharing terkait pengawasan DPRD teknis dalam penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dilaksanakan Esekutif, agar bisa lebih sempurna.

Rombongan Kungker ini dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Agam Erdinal, S.Sos, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Yopi Eka Anroni, MM dan para anggota komisi IV. Dalam kesempatan itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Agam Irfan Amran, dimana rombongan disambut Kasubag Humas dan Protokol DPRD Kota padang Fauzi, berserta jajaran anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Helmi Musim dari Partai Berkarya.

Ketua Komisi IV DPRD Agam Erdinal mengatakan, kunjungan kerja tersebut untuk menggali informasi terkait sistem penyaluran dana BLT (Bantuan Langsung Tunai). Di Kota Padang.

“ Bagaimana aistem Kota Padang menyikapi polemik yang terjadi saat sekarang ini dalam penyaluran BLT, banyak di keluhkan masyarakat yang tidak merata”, kata Erdinal.

Menanggapi hal itu, Helmi Musim, biasa di panggil Pak Ay mewakili Komisi IV DPRD Kota Padang mengatakan, mengenai penyaluran BLT yang terjadi di Kota Padang juga mengalami kemelut sama persis dengan Kab/Kota lainnya.

” Terkait bantuan BLT yang telah melakukan, memfokuskan kembali anggaran tahap I dari APBD Kota Padang, untuk percepatan penanganan covid 19.”

Terkait penyaluran dana BLT yang menerima double, kami menginformasikan kepada RT/Lurah untuk menghapus data yang double dan mendata warga yang berhak menerima bantuan tersebut, selain itu Kota Padang juga menerima bantuan sembako dari Pihak ke tiga’ Jelas Ay.

Ais Bakri, Anggota Komisi IV DPRD Agam menyinggung, terkaitbadabtidaknya pemotongan dana Pokir, “Apakah dana Pokok-pokok pikiran anggota DPRD dipotong untuk dana recofusing membantu bencana covid19 ini”, singgungnya.

Helmi Musim menjelaskan, “Untuk dana Pokir kami di Dewan tidak semua di potong, hanya sekitar 20 – 35% saja, karena masyarakat masih banyak membutuhkan dana Pokir tersebut, tetapi apabila adanya anggaran yang akan menjadi silva di akhir tahun , maka anggaran tersebut yang kami berikan untuk anggaran recofusing penanganan percepatan bencana covid19, karena kegiatannya tidak akan jalan”, jelas Helmi musim dari komisi lV DPRD Kota Padang. (Aprisman)