PP dan Forum RT, RW Natuna Akan Laporkan Penyelenggara Malam Syukuran Pelepasan 238 WNI dari Wuhan Kepolsi

Natuna (LN). Com-Gerah nama masyarakat Natuna dicatut dalam malam syukuran pelepasan 238 WNI dari Wuhan China, yang telah selesai di observasi di Natuna.

Beberapa elemen masyarakat Natuna seperti KNPI, Pemuda Pancasila (PP) Forum RT/RW Kabupaten Natuna, langsung melakukan jumpa pers Jim’at (21/02) di Kafe Ranai Squer, yang menyatakan bahwa acara yang mengatasnamakan masyarakat Natuna itu tidak benar, nama masyarakat yang ditulis dalam sepanduk merupakan pembohongan publik.”Terang Haryadi, Ketua KNPI Kabupaten Natuna.

Dengan tegas beberapa organisasi kemasyarakatan itu langsung memanggil pihak penyelenggara guna klarifikasi, dan mempertanyakan masyarakat yang dicantumkan, masyarakat yang mana..? “Tanya Ketua KNPI Kabupaten Natuna Haryadi.

Cherman, salah seorang pihak yang terlibat mengaku hanya sebagai yang mengurus seni budaya yang ditampilkan pada malam itu, anggaranpun dari transferan dari Agung EH/Ivan.”Tutur Cheman.

Untuk keterangan lainya tidak ranahnya itu menjawab,”Soal yang lain sebaiknya ditanyakan saja kepada Agung EH/Ivan.”Saran Cherman.

Sementara Agung EH/Ivan,
dalam klarifikasinya sekitar pukul 16.50 WIB. Agung EH/Ivan, dengan Pengurus PP, KNPI dan Forum RT/RW Kabupaten Natuna, masyarakat Natuna itu. Menurut Ivan, dirinya dan beberapa orang yang terlibat pada acara itu sudah bagian dari masyarakat Natuna, karena ia memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Natuna.”Terang Ivan.

Persoalan dana pembiayaan penyelenggaraan acara malam syukuran pelepasan 238 WNI dari Wuhan China, yang diselenggarakan di Gedung Sri Serindit, Jalan Yos Sudarso Kelurahan Batu Hitam Ranai itu murni bersumber dari dana LSM-nya. Bahkan Agung EH/Ivan menantang bagi pihak-pihak yang kurang puas dari penjelasannya, untuk melaporkan ke pihak hukum.

Namun keterangan/klarifikasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara Agung EH/Ivan dan Cherman, yang juga oknum wartawan yang tidak terganbung dalam dua organisasi pers di Natuna PWI dan AJOI itu, tidak memuaskan seluruh elemen masyarakat natuna tersebut.

Sehingga seluruh elemen masyarakat natuna yang ada diantaranya, Pengurus Cabang Pemuda Pancasila(PP) Kabupaten Natuna, Forum RT / RW Kabupaten Natuna Sabtu,(22/02) pagi ini sepakat akan membawa kasus ini keranah hukum dan melaporkan Agung EH/Ivan, yang mengaku orang kepercayan BNPB dan Menkopolhukam itu ke-Polres Natuna atas sangkaan “Pembohongan Publik” Terhadap mengatasnamakan masyarakat Natuna.

“Iya, kita akan melaporkan persoalan ini kepihak hukum. Yang akan kita laporkan tentang “Pembohongan publik, “Yang mengatasnamakan masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan.”Terang Padilah, Ketua PP Kabupaten Natuna.

Pada dasarnya, berkata bohong bukanlah suatu tindak pidana. Sepanjang penelusuran kami, tidak ada satupun pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menyatakan bahwa seseorang yang berkata bohong dapat dijerat pidana. Lain halnya apabila kebohongan itu dibarengi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Misalnya dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Tindak pidana ini dikenal dengan nama penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
(Herman)